Perkembangan Terbaru Asuransi Kesehatan 2026: POJK 36, KRIS, dan iDRG

Oleh 5 menit baca

Tahun 2025 dan 2026 membawa banyak perubahan bagi asuransi kesehatan di Indonesia. Asuransi komersial kini diatur lebih ketat melalui POJK 36 Tahun 2025, sementara program JKN mulai menguji coba tiga reformasi besar: kelas rawat inap standar, rujukan berbasis kemampuan pelayanan, dan sistem pembayaran baru. Artikel ini merangkum perkembangan terpenting per November 2026, statusnya, dan apa artinya bagi peserta. Karena aturan terus bergerak, setiap butir disertai keterangan waktu.

  • POJK 36 Tahun 2025 berlaku sejak Maret 2026: co-payment opsional, masa tunggu dibatasi, penyesuaian premi paling banyak sekali setahun, dan koordinasi manfaat dengan BPJS Kesehatan wajib.
  • Perusahaan asuransi wajib memiliki Dewan Penasihat Medis, dengan masa transisi satu tahun sejak POJK diundangkan.
  • Per Oktober 2026, KRIS, rujukan berbasis kemampuan pelayanan, dan iDRG diuji coba di empat daerah; aturan nasional belum berubah.
  • Menteri Kesehatan pada Juni 2026 menegaskan tidak ada rencana kenaikan iuran JKN.
Perkembangan asuransi kesehatan di Indonesia
Aturan dan layanan asuransi kesehatan terus berubah

Ringkasan Perubahan dan Statusnya

PerubahanStatus per November 2026Dampak bagi peserta
POJK 36 Tahun 2025 tentang Penguatan Ekosistem Asuransi KesehatanBerlaku sejak Maret 2026; produk disesuaikan paling lambat 22 Desember 2026Ketentuan polis lebih seragam dan transparan
Koordinasi manfaat dengan BPJS KesehatanWajib ada di setiap produk; skema pembagian pembayaran masih disempurnakanLebih mudah memakai JKN dan asuransi swasta bersamaan
Kelas Rawat Inap Standar (KRIS)Uji coba di empat daerahIuran nasional masih mengikuti kelas 1, 2, dan 3
Rujukan berbasis kemampuan pelayanan (RBKP)Uji coba di empat daerahDi daerah uji coba, rujukan diarahkan langsung ke rumah sakit yang mampu menangani
Pembayaran iDRG pengganti INA-CBGUji coba; klaim JKN masih memakai tarif INA-CBGTidak langsung terasa oleh peserta
Putusan MK tentang Pasal 251 KUHDBerlaku sejak Januari 2025Pembatalan polis harus lewat kesepakatan atau pengadilan

POJK 36 Tahun 2025: Aturan Baru Asuransi Kesehatan Komersial

OJK menerbitkan POJK 36 Tahun 2025 yang diundangkan pada 22 Desember 2025 dan berlaku tiga bulan kemudian. Aturan ini merespons naiknya biaya medis, klaim yang tinggi, dan premi yang terus meningkat. Poin yang paling terasa bagi pemegang polis:

  • Co-payment opsional: 5 persen dari klaim, dengan batas Rp300.000 per klaim rawat jalan dan Rp3.000.000 per klaim rawat inap. Perusahaan wajib tetap menyediakan produk tanpa co-payment.
  • Masa tunggu dibatasi paling lama enam bulan, menurut penjelasan asosiasi industri.
  • Penyesuaian premi paling banyak sekali setahun dan wajib diberitahukan secara tertulis.
  • Koordinasi manfaat dengan BPJS Kesehatan wajib tersedia di setiap produk.
  • Kapabilitas perusahaan: tenaga medis yang memadai, sistem informasi digital, dan Dewan Penasihat Medis yang beranggotakan dokter spesialis untuk memberi pertimbangan atas layanan medis dan klaim.

Rincian pengaruhnya terhadap cara memilih dan menghemat premi dibahas di Cara Memilih Asuransi Kesehatan dan Tips Menghemat Biaya Asuransi Kesehatan.

Tiga Reformasi JKN yang Sedang Diuji Coba

Kementerian Kesehatan bersama DJSN dan BPJS Kesehatan menguji coba tiga kebijakan secara terintegrasi di Kota Bandung, Kota Makassar, Kabupaten Tulungagung, dan Kabupaten Muara Enim mulai akhir September dan awal Oktober 2026. Ketiganya akan dievaluasi sebelum diterapkan secara nasional.

Kelas Rawat Inap Standar (KRIS)

KRIS diatur dalam Perpres 59 Tahun 2024 sebagai standar minimum fasilitas ruang rawat inap, misalnya jumlah tempat tidur per ruangan, kamar mandi di dalam ruangan, dan tirai pemisah. Tujuannya agar setiap peserta mendapat ruang rawat yang layak. Di luar daerah uji coba, sistem kelas 1, 2, dan 3 serta besaran iurannya masih berlaku.

Rujukan Berbasis Kemampuan Pelayanan (RBKP)

Selama ini rujukan JKN berjalan berjenjang. Pada RBKP, pasien dirujuk ke rumah sakit yang mampu menangani kondisinya, tidak harus melewati setiap tingkatan. Di luar daerah uji coba, peserta tetap mengikuti prosedur rujukan yang berlaku.

Sistem Pembayaran iDRG

Indonesian Diagnosis Related Groups (iDRG) disiapkan untuk menggantikan INA-CBG sebagai dasar pembayaran rumah sakit, dengan pengelompokan kasus yang lebih rinci. Selama uji coba, klaim JKN masih dibayar dengan tarif INA-CBG. Perubahan ini terutama memengaruhi rumah sakit, bukan prosedur peserta.

Bagaimana dengan Iuran?

Pada Juni 2026 Menteri Kesehatan menegaskan tidak ada rencana kenaikan iuran JKN. Pemerintah juga menyiapkan peraturan presiden baru tentang jaminan kesehatan sebagai dasar penerapan reformasi tersebut. Pantau informasi resmi dari Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan sebelum mempercayai kabar perubahan iuran di media sosial.

Layanan Digital yang Makin Penting

  • Aplikasi Mobile JKN: cek status kepesertaan, antrean daring, mengubah FKTP, dan membayar iuran.
  • SATUSEHAT: platform data kesehatan nasional yang menghubungkan rekam medis elektronik fasilitas kesehatan.
  • Konsultasi jarak jauh: banyak perusahaan asuransi menyediakan konsultasi dokter melalui aplikasi sebagai bagian dari polis.
  • Klaim digital: pengajuan klaim reimbursement melalui aplikasi dengan unggahan dokumen.

Pemerintah juga menjalankan program Cek Kesehatan Gratis untuk deteksi dini penyakit, yang melengkapi perlindungan asuransi.

Apa Artinya bagi Peserta?

  1. Pastikan JKN aktif. Reformasi apa pun berjalan di atas kepesertaan yang aktif.
  2. Baca pemberitahuan dari perusahaan asuransi. Hingga 22 Desember 2026, produk disesuaikan dengan POJK 36 Tahun 2025; perhatikan perubahan ketentuan polis dan premi.
  3. Bandingkan versi dengan dan tanpa co-payment saat perpanjangan.
  4. Manfaatkan koordinasi manfaat bila memiliki JKN dan asuransi swasta.
  5. Cek sumber resmi sebelum mempercayai kabar tentang penghapusan kelas atau kenaikan iuran. Mitos yang sering beredar dibahas di Mitos dan Fakta Asuransi Kesehatan.

Artikel ini bersifat edukasi dan bukan saran keuangan atau hukum. Ketentuan produk asuransi berbeda di setiap perusahaan; selalu baca polis dan ringkasan informasi produknya. Ketentuan JKN dapat berubah, jadi pastikan informasi terbaru melalui BPJS Kesehatan.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apa itu POJK 36 Tahun 2025?

Peraturan OJK tentang Penguatan Ekosistem Asuransi Kesehatan yang diundangkan 22 Desember 2025 dan berlaku tiga bulan kemudian. Aturan ini mengatur antara lain co-payment opsional, masa tunggu, penyesuaian premi, koordinasi manfaat dengan BPJS Kesehatan, dan Dewan Penasihat Medis.

Apakah KRIS sudah berlaku di seluruh Indonesia?

Belum. Per Oktober 2026, KRIS diuji coba bersama RBKP dan iDRG di Kota Bandung, Kota Makassar, Kabupaten Tulungagung, dan Kabupaten Muara Enim.

Apakah iuran BPJS Kesehatan naik pada 2026?

Pada Juni 2026 Menteri Kesehatan menegaskan tidak ada rencana kenaikan iuran. Iuran peserta mandiri masih Rp150.000, Rp100.000, dan Rp42.000 (peserta kelas 3 membayar Rp35.000).

Apa itu iDRG?

Indonesian Diagnosis Related Groups, sistem pengelompokan kasus untuk pembayaran rumah sakit yang disiapkan menggantikan INA-CBG. Selama uji coba, klaim JKN masih dibayar dengan tarif INA-CBG.

Referensi

  1. Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan OJK Nomor 36 Tahun 2025 tentang Penguatan Ekosistem Asuransi Kesehatan dan tanya jawabnya. ojk.go.id.
  2. Investortrust. AAJI Dukung Implementasi POJK Asuransi Kesehatan (masa tunggu paling lama enam bulan, repricing maksimal satu kali setahun). investortrust.id.
  3. Investortrust. Soal Repricing Premi Asuransi Kesehatan, OJK Batasi Maksimal Setahun Sekali dan Perusahaan Wajib Infokan ke Pemegang Polis. investortrust.id.
  4. Bisnis.com. Asuransi Kesehatan Wajib Punya Dewan Penasihat Medis, Ini Tantangan bagi Industri (11 Juni 2026). bisnis.com.
  5. Kementerian Kesehatan. Makassar Jadi Lokasi Uji Coba Reformasi JKN: Rujukan Pasien Berbasis Kompetensi (2 Oktober 2026). kemkes.go.id.
  6. detikHealth. Jawab Menkes soal Kabar Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan (11 Juni 2026). detik.com.
  7. Investortrust. MK Putuskan Perusahaan Asuransi Tak Bisa Batalkan Polis Secara Sepihak (Putusan MK Nomor 83/PUU-XXII/2024, 3 Januari 2025). investortrust.id.

Catatan kesehatan: informasi dalam artikel ini bersifat edukasi dan tidak menggantikan konsultasi, diagnosis, atau pengobatan dari dokter maupun tenaga kesehatan. Bila Anda mengalami keluhan, periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat.

Ditulis oleh

Lulusan S2 Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Universitas Hasanuddin (M.K.M) dan S1 Kesehatan Masyarakat (SKM), tenaga kesehatan masyarakat. Menulis seputar promosi kesehatan, gizi, kesehatan ibu dan anak, serta manajemen puskesmas.

Tentang penulis →

Komentar