MITRA KESMAS

Kesehatan masyarakat adalah aspek krusial dalam pembangunan suatu negara. Untuk mencapai pelayanan kesehatan yang berkualitas, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) memegang peranan yang sangat penting. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Puskesmas adalah langkah yang harus terus dikejar. Salah satu cara untuk mencapainya adalah melalui akreditasi. Akreditasi Puskesmas terbaru, yang diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Masyarakat NOMOR HK.02.02/D/4871/2023 tentang Instrumen Survei Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, memiliki tujuan yang jelas: meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat. Dalam tulisan ini, kita akan membahas lebih lanjut tentang akreditasi Puskesmas terbaru dan elemen-elemen kunci yang perlu diperhatikan. 5 Bab Elemen Penilaian Akreditasi Puskesmas Terbaru Bab I: Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas (KMP) Kepemimpinan dan manajemen yang baik adalah fondasi dari Puskesmas yang sukses. Bab pertama ini menyorot...

Akreditasi Puskesmas merupakan salah satu upaya perbaikan dan penjaminan mutu yang dilakukan Pemerintah Indonesia. Melalui Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan, Pemertintah telah memberikan arahan yang sangat relevan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) , terutama dalam mendukung tercapainya akreditasi paripurna.  Dalam artikel ini, kami akan membahas langkah-langkah konkret yang harus diambil oleh Puskesmas untuk mencapai tujuan ini. Dalam setiap poin, kami akan memberikan penjelasan lengkap tentang apa yang harus dilakukan. 1. Melaksanakan Manajemen Puskesmas sesuai siklus manajemen yang tercantum dalam Permenkes Nomor 44 tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas Manajemen yang baik adalah landasan dari semua upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Dalam Pedoman Manajemen Puskesmas, terdapat siklus manajemen yang harus diikuti. Siklus ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pe...

 Akreditasi merupakan salah satu kewajiban yang perlu dilakukan kepada seluruh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) di seluruh Indonesia, termasuk Puskesmas sebagai bagian dari FKTP. Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah (UTD), Tempat Praktik Mandiri Dokter (TPMD), dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi (TPMDG) sebagaimana dimaksud telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan dan telah berjalan selama beberapa tahun. Salah satu peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan akreditasi tersebut adalah Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi. Permenkes Akreditasi Download peraturan terkait Akreditasi Puskesmas: Permenkes Nomor 34 Tahun 2022 ; Elemen penilaian akreditasi puskesmas 5 Bab (Keputusan Direktur Jendera...

Elemen penilaian akreditasi Puskesmas terbaru terdiri dari 5 Bab sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Masyarakat NOMOR HK.02.02/D/4871/2023 tentang Instrumen Survei Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat. Sistem akreditasi pelayanan kesehatan primer telah dibangun sejak tahun 2015, saat sistem akreditasi pelayanan kesehatan primer  mengacu kepada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan dan Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan dimaksud, dinyatakan bahwa akreditasi puskesmas dilakukan setiap 5 (lima) tahun. Selain itu di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempa...

Struktur organisasi puskesmas dan contoh bagan organisasi puskesmas telah di sebutkan dalam Permenkes Nomo 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat . Hal ini ditujukan untuk dijadikan pedoman bagi setiap daerah dalam membuat struktur organisasi puskesmas di daerahnya masing-masing. Disebutkan bahwa, Organisasi Puskesmas paling sedikit terdiri atas Kepala Puskesmas, Kepala Tata Usaha, dan penanggung jawab upaya/kegiatan Puskesmas . Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, penanggung jawab didukung oleh pelaksana upaya/kegiatan. Kepala Puskesmas menetapkan penanggung jawab dan pelaksana upaya/kegiatan serta uraian tugas dan tanggung jawabnya di Puskesmas, berdasarkan uraian tugas dan tanggung jawab serta kriteria yang ditetapkan dinas kesehatan daerah kabupaten/kota dan hasil kredensial tenaga kesehatan oleh dinas kesehatan daerah kabupaten/kota. Dinas kesehatan daerah kabupaten/kota dalam menetapkan uraian tugas dan tanggung jawab serta kriteria mengacu pada Norma, Stand...

Jenis-jenis pelayanan yang ada di Puskesmas atau Pusat Kesehatan Masyarakat berbeda-beda tergantung kebijakan yang ada pada puskesmas atau daerah tersebut dan disesuaikan dengan kebutuhan layanan kesehatan yang ada di wilayah tersebut. Hal ini bergantung pula pada ketersediaan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya anggaran. Namun, dalam menentukan jenis pelayanan yang akan dilakukan harus berdasar pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Terdapat beberapa program layanan yang wajib dilakukan dan ada program layanan tambahan. Untuk program layanan tambahan yang disesuaikan dengan kemampuan dan prioritas. Jenis-jenis pelayanan di Puskesmas juga dapat dibagi menjadi Pelayanan Dalam Gedung dan Pelayanan Luar Gedung. Yang dimaksud dengan pelayanan dalam gedung adalah pelayanan yang dilakukan di dalam gedung puskesmas sedangkan pelayanan luar gedung adalah pelayanan yang dilakukan di luar puskesmas. Pelayanan di Puskesmas Berikut ini jenis-jenis pelayanan yang banya...

Manajemen kualitas yang baik merupakan salah satu aspek penting dalam pelayanan kesehatan di puskesmas. Dengan mengimplementasikan inovasi dalam manajemen kualitas, puskesmas dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kepuasan pasien. Dalam artikel ini, kita akan menjelaskan beberapa contoh inovasi dalam manajemen kualitas yang dapat diterapkan di puskesmas. Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 Salah satu inovasi yang dapat diterapkan di puskesmas adalah penggunaan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001. ISO 9001 adalah standar internasional yang memberikan kerangka kerja untuk membangun dan menjaga sistem manajemen mutu yang efektif. Dengan menerapkan standar ini, puskesmas dapat meningkatkan pengendalian proses, pemantauan mutu, dan pemenuhan kebutuhan pasien. Pemanfaatan Teknologi Informasi Inovasi lainnya adalah pemanfaatan teknologi informasi dalam manajemen kualitas di puskesmas. Misalnya, penggunaan sistem rekam medis elektronik (electronic medical record/EMR) dapat membantu puskesmas dal...

Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat adalah dua aspek yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan suatu populasi. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah lembaga yang berperan dalam memberikan pelayanan kesehatan primer kepada masyarakat. Di bawah ini, akan dijelaskan beberapa contoh inovasi yang dapat dilakukan oleh Puskesmas dalam menggalang promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Penyuluhan dan Edukasi Kesehatan Salah satu inovasi yang bisa dilakukan adalah menyelenggarakan penyuluhan dan edukasi kesehatan secara rutin kepada masyarakat. Puskesmas dapat mengadakan seminar, workshop, atau kelompok diskusi tentang berbagai topik kesehatan, seperti pola makan sehat, pentingnya aktivitas fisik, pengelolaan stres, dan imunisasi. Dalam kegiatan ini, tim medis Puskesmas dapat berperan sebagai fasilitator dan memberikan informasi yang akurat dan terkini kepada masyarakat. Program Deteksi Dini Penyakit Inovasi lainnya adalah melaksanakan program det...

Sebelum membahas tentang persyaratan ISO 9001, perlu kami sampaikan bahwa pada tulisan sebelumnya kami telah membahas tentang Menerapkan Sistim Manajemen Mutu ISO 9001 Di Puskesmas untuk menjadi informasi tambahan. ISO 9001 adalah standar yang dapat diterapkan pada berbagai jenis organisasi, termasuk Puskesmas. Berikut adalah beberapa persyaratan ISO 9001 yang relevan untuk manajemen mutu Puskesmas: Kebijakan Mutu: Puskesmas harus menetapkan kebijakan mutu yang mencerminkan komitmen mereka terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas. Kebijakan ini harus menjadi panduan bagi seluruh staf dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Perencanaan: Puskesmas harus melakukan perencanaan yang sistematis untuk mencapai tujuan mutu. Ini melibatkan penetapan tujuan dan target mutu yang spesifik, serta merencanakan tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Identifikasi Proses: Puskesmas harus mengidentifikasi proses-proses yang relevan dalam penyediaan pelayanan kesehatan...

ISO 9001 adalah standar internasional untuk sistem manajemen mutu ( Quality Management System ) yang ditetapkan oleh International Organization for Standardization (ISO) . ISO 9001 memberikan kerangka kerja yang terstruktur bagi organisasi untuk mengelola proses mereka dengan fokus pada kepuasan pelanggan, peningkatan kinerja, dan pemenuhan persyaratan yang relevan. Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 mengharuskan organisasi untuk menetapkan, menerapkan, dan memelihara proses-proses yang efektif untuk mencapai tujuan organisasi dan memenuhi kebutuhan pelanggan.  Beberapa prinsip utama dari ISO 9001 meliputi: Fokus pada pelanggan : Organisasi harus memahami kebutuhan pelanggan mereka dan berusaha untuk memenuhi harapan mereka dengan cara yang konsisten. Keterlibatan pimpinan : Pimpinan organisasi harus terlibat secara aktif dalam memimpin implementasi dan pemeliharaan sistem manajemen mutu. Pendekatan berbasis proses : ISO 9001 menekankan pentingnya memahami dan mengelola proses-proses o...

Selamat datang di blog kami! Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas metode yang efektif untuk meningkatkan sistem dan pelayanan di puskesmas. Jika Anda ingin menciptakan perubahan positif yang berkelanjutan, maka inilah saat yang tepat untuk mengenal metode PDCA (Plan-Do-Check-Act). Metode ini telah terbukti efektif dalam berbagai bidang, termasuk dunia kesehatan. Yuk, mari kita mulai dengan merencanakan aksi yang tepat untuk mewujudkan perubahan yang diinginkan! Apa itu Metode PDCA? PDCA adalah singkatan dari Plan-Do-Check-Act, yang dalam Bahasa Indonesia dikenal sebagai Perencanaan-Pelaksanaan-Pengecekan-Penindakan. Metode ini dikembangkan oleh ahli manajemen kualitas terkemuka, Dr. W. Edwards Deming. Prinsip dasar PDCA adalah siklus berkelanjutan yang melibatkan empat tahap kunci: merencanakan, melaksanakan, memeriksa, dan bertindak. Dengan mengikuti siklus PDCA, puskesmas dapat secara proaktif mengidentifikasi masalah, menguji solusi, dan terus-menerus meningkatkan sistem dan...

Akreditasi puskesmas merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan atau upaya standarisasi segala aspek pelayanan yang ada di puskesmas, baik ADMEN, UKM maupun UKP demi meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Persiapan akreditasi puskesmas mulai dilakukan bertahap di seluruh daerah di Indonesia pada tahun 2016 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas , Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi. Tahun 2019 tinggal menghitung hari. Target penyelesaian proses akreditasi puskesmas semakin di depan mata. Masih banyak tugas yang harus diselesaikan pada tahun 2019 terkait akreditasi puskesmas. Kalau boleh kami mengatakan bahwa tahun tersebut merupakan tahun yang mendebarkan. Bagaimana tidak, Puskesmas dengan status terakreditasi merupakan salah satu syarat untuk menjadi bagian dari provider JKN yang bertugas sebagai Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertam...

Kebijakan pemerintah mewajibkan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) untuk diakreditasi ' memaksa ' puskesmas sebagai salah satu dari FKTP harus mempersiapkan diri terkait upaya mencapai status terakreditasi sebagai bentuk kepatuhan atas kebijakan yang ditetapkan. Akreditasi Puskesmas bukanlah hal yang asing bagi petugas kesehatan yang bekerja di puskesmas maupun Dinas Kesehatan. Seluruh puskesmas se-Indonesia berlomba-lomba mempersiapkan diri, menyediakan dokumen dan berbenah diri untuk persiapan penilaian akreditasi. Hingga saat ini, ribuan puskesmas se-Indonesia telah melalui proses survei dan dinyatakan lulus dengan status kelulusan yang berbeda-beda. Dari akreditasi dasar, madya, utama hingga paripurna. Sebagian lagi ada yang sedang mempersiapkan diri hingga tahun 2019. Secara keseluruhan, perlu diakui bahwa terjadi perubahan yang signifikan dari beberapa aspek pada puskesmas sebelum dan sesudah akreditasi seperti tata graha puskesmas, ketersediaan dokumen, p...

Identifikasi dan respon peluang pengembangan pelayanan di puskesmas sangat dibutuhkan demi memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang bermutu. Disatu sisi, kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan tidak sama antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Prioritas masalah kesehatan dapat berbeda antar daerah. Oleh karena itu, perlu diidentifikasi peluang pengembangan Upaya dan kegiatan Puskesmas, serta peluang perbaikan mutu dan kinerja. Dalam proses ini, tidak hanya sekedar mengidentifikasi melainkan harus direalisasikan dalam tindakan nyata yang berkesinambungan, baik dari segi mekanisme kerja maupun pemanfaatan sumber daya yang ada secara inovatif sehingga melahirkan kegiatan-kegiatan inovatif yang menjawab kebutuhan masyarakat akan kebutuhan pelayanan yang bermutu dan menyelesaikan berbagai permasalahan kesehatan yang ada. Demi menjamin keberlangsungan perbaikan tersebut, maka puskesmas harus memberlakukan siklus PDCA dalam mengembangkan kegiatan-kegi...

Pada persiapan akreditasi puskesmas, salah satu standar yang harus dilakukan bahwa peluang pengembangan dalam penyelenggaraan upaya Puskesmas dan pelayanan diidentifikasi dan ditanggapi  secara inovatif. Pada pembahasan sebelumnya kami telah membahas Kriteria 1.1.2 : Dilakukan Pembahasan Bersama dengan Masyarakat secara Proaktif . Kriteria: 1.1.3. Peluang pengembangan dalam penyelenggaraan upaya Puskesmas dan pelayanan diidentifikasi dan ditanggapi  secara inovatif. Pokok Pikiran Kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan tidak sama antara daerah yang satu dengan daerah yang lain, prioritas masalah kesehatan dapat berbeda antar daerah, oleh karena itu perlu diidentifikasi peluang pengembangan Upaya dan kegiatan Puskesmas, serta peluang perbaikan mutu dan kinerja. Akreditasi Puskesmas : Kriteria 1.1.3 Elemen Penilaian Peluang pengembangan dalam penyelenggaraan upaya Puskesmas dan pelayanan diidentifikasi dan ditanggapi untuk perbaikan Demi perbaikan ...

Elemen penilaian akreditasi puskesmas yang kami bahas pada blog ini berdasarkan kriteria, sebagaimana sebelumnya kami telah membahas Kriteria 1.1.1: Ditetapkan Jenis-Jenis Pelayanan Di Puskesmas . Kriteria: 1.1.2. Dilakukan pembahasan bersama dengan  masyarakat secara proaktif  untuk mengetahui dan menanggapi respons masyarakat terhadap mutu dan kinerja  pelayanan, untuk meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan, pelaksanaan upaya Puskesmas, dan terhadap sarana prasarana pelayanan yang disediakan oleh  Puskesmas. Pokok Pikiran Mutu dan kinerja pelayanan perlu diupayakan untuk ditingkatkan secara berkesinambungan, oleh karena itu umpan balik dari masyarakat dan pengguna pelayanan Puskesmas secara aktif diidentifikasi sebagai bahan untuk penyempurnaan pelayanan Puskesmas. Pembahasan dengan masyarakat dapat dilakukan melalui Survei Mawas Diri (SMD), Musyawarah Masyarakat Desa (MMD), maupun pertemuan-pertemuan konsultatif dengan masyarakat. Akred...