Langsung ke konten utama

Postingan

Menampilkan postingan dengan label Puskesmas

PPT Penyuluhan UKS (Usaha Kesehatan Sekolah)

PPT Penyuluhan UKS (Usaha Kesehatan Sekolah) merupakan file power point yang disediakan bagi anda yang akan melakukan penyuluhan kepada anak sekolah, baik sebagai petugas kesehatan, guru maupun kader kesehatan. Bila sasaran penyuluhan anda adalah anak usia sekolah, maka file ini sangat tepat anda gunakan. Dengan desain menarik yang disesuaikan dengan sasaran anak, materi yang sederhana dan tidak terlalu panjang maka anak-anak akan semakin tertarik untuk memperhatikan apa yang anda sampaikan. Materi Penyuluhan UKS Apa Saja Materinya? Terdiri dari 7 file PPT yang siap anda gunakan dan dapat diedit sesuai kebutuhan. Adapun file-file tersebut berjudul: Aktifitas fisik di rumah Edukasi Makanan Sehat Lingkungan sekolah bersih dan sehat Manfaat olahraga bagi kesehatan Mari belajar tentang pemanasan global Menciptakan lingkungan bersih dan sehat Menjaga kesehatan Bagaimana Cara Mendapatkan File PPT? Untuk mendukung kami agar dapat terus berkelanjutan membuat konten-konten bermanfaat lainnya, m...

Akreditasi Puskesmas Terbaru: dari 9 Bab Menjadi 5 Bab

Kesehatan masyarakat adalah aspek krusial dalam pembangunan suatu negara. Untuk mencapai pelayanan kesehatan yang berkualitas, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) memegang peranan yang sangat penting. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Puskesmas adalah langkah yang harus terus dikejar. Salah satu cara untuk mencapainya adalah melalui akreditasi. Akreditasi Puskesmas terbaru, yang diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Masyarakat NOMOR HK.02.02/D/4871/2023 tentang Instrumen Survei Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, memiliki tujuan yang jelas: meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat. Dalam tulisan ini, kita akan membahas lebih lanjut tentang akreditasi Puskesmas terbaru dan elemen-elemen kunci yang perlu diperhatikan. 5 Bab Elemen Penilaian Akreditasi Puskesmas Terbaru Bab I: Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas (KMP) Kepemimpinan dan manajemen yang baik adalah fondasi dari Puskesmas yang sukses. Bab pertama ini menyorot...

11 Langkah Menuju Akreditasi Puskesmas yang Paripurna

Akreditasi Puskesmas merupakan salah satu upaya perbaikan dan penjaminan mutu yang dilakukan Pemerintah Indonesia. Melalui Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan, Pemertintah telah memberikan arahan yang sangat relevan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) , terutama dalam mendukung tercapainya akreditasi paripurna.  Dalam artikel ini, kami akan membahas langkah-langkah konkret yang harus diambil oleh Puskesmas untuk mencapai tujuan ini. Dalam setiap poin, kami akan memberikan penjelasan lengkap tentang apa yang harus dilakukan. 1. Melaksanakan Manajemen Puskesmas sesuai siklus manajemen yang tercantum dalam Permenkes Nomor 44 tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas Manajemen yang baik adalah landasan dari semua upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Dalam Pedoman Manajemen Puskesmas, terdapat siklus manajemen yang harus diikuti. Siklus ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pe...

Surveyor Akreditasi Puskesmas: Syarat dan Cara Pendaftaran

 Akreditasi merupakan salah satu kewajiban yang perlu dilakukan kepada seluruh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) di seluruh Indonesia, termasuk Puskesmas sebagai bagian dari FKTP. Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah (UTD), Tempat Praktik Mandiri Dokter (TPMD), dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi (TPMDG) sebagaimana dimaksud telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan dan telah berjalan selama beberapa tahun. Salah satu peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan akreditasi tersebut adalah Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi. Permenkes Akreditasi Download peraturan terkait Akreditasi Puskesmas: Permenkes Nomor 34 Tahun 2022 ; Elemen penilaian akreditasi puskesmas 5 Bab (Keputusan Direktur Jendera...

Elemen Penilaian Akreditasi Puskesmas 5 Bab (Download PDF)

Elemen penilaian akreditasi Puskesmas terbaru terdiri dari 5 Bab sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Masyarakat NOMOR HK.02.02/D/4871/2023 tentang Instrumen Survei Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat. Sistem akreditasi pelayanan kesehatan primer telah dibangun sejak tahun 2015, saat sistem akreditasi pelayanan kesehatan primer  mengacu kepada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan dan Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan dimaksud, dinyatakan bahwa akreditasi puskesmas dilakukan setiap 5 (lima) tahun. Selain itu di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempa...

Penggunaan Data dalam Pengambilan Keputusan Manajemen Puskesmas

Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) merupakan bagian integral dari sistem perawatan kesehatan di banyak negara. Sebagai garda terdepan, puskesmas memberikan layanan kesehatan dasar kepada masyarakat. Bagaimana manajemen puskesmas dapat mengoptimalkan pelayanan dan memastikan kualitasnya? Salah satu jawabannya adalah dengan memanfaatkan data. Berikut ini penjelasan tentang bagaimana data berperan dalam manajemen puskesmas hingga meningkatkan pelayanan kesehatan dan mencipatakn masyarakat yang sehat. Data dalam manajemen puskesmas Peran Data dalam Peningkatan Kualitas Layanan Puskesmas Puskesmas adalah ujung tombak dalam penyediaan perawatan kesehatan dasar, seperti pemeriksaan kesehatan rutin, pengobatan dasar, serta pencegahan penyakit . Untuk memastikan layanan yang berkualitas, manajemen puskesmas perlu mengandalkan data. Data membantu mereka memahami tren kesehatan masyarakat, kebutuhan pasien, serta efektivitas program-program yang telah dijalankan. Sebagai contoh, dengan data...

Cara dan Syarat Membuat Surat Keterangan Sehat di Puskesmas

Surat Keterangan Sehat (SKS) adalah dokumen penting yang sering dibutuhkan dalam berbagai situasi, seperti melamar pekerjaan, mengurus Surat Izin Mengemudi (SIM), pendidikan, dan keperluan lainnya. Dokumen ini menegaskan bahwa seseorang dalam kondisi sehat, baik secara fisik maupun mental. Bagi banyak orang, puskesmas adalah tempat yang tepat untuk mendapatkan SKS. Di bawah ini, kami akan membahas secara detail cara dan syarat membuat Surat Keterangan Sehat di Puskesmas: Syarat Membuat Surat Keterangan Sehat di Puskesmas 2023 Sebelum mengajukan permohonan SKS, pastikan Anda telah memenuhi persyaratan yang diperlukan: Kartu Tanda Penduduk (KTP) : Pastikan Anda memiliki KTP asli atau fotokopi yang masih berlaku. Kartu BPJS (jika ada) : Jika Anda memiliki kartu BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial), bawalah sebagai bukti kepesertaan Anda. Biaya Administrasi : Siapkan biaya administrasi, yang biasanya berkisar antara Rp10.000 hingga Rp30.000. Biaya ini bisa berbeda-beda tergantung pada...

Struktur Organisasi Puskesmas dan Contoh Bagannya (Permenkes 43 Tahun 2019)

Struktur organisasi puskesmas dan contoh bagan organisasi puskesmas telah di sebutkan dalam Permenkes Nomo 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat . Hal ini ditujukan untuk dijadikan pedoman bagi setiap daerah dalam membuat struktur organisasi puskesmas di daerahnya masing-masing. Disebutkan bahwa, Organisasi Puskesmas paling sedikit terdiri atas Kepala Puskesmas, Kepala Tata Usaha, dan penanggung jawab upaya/kegiatan Puskesmas . Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, penanggung jawab didukung oleh pelaksana upaya/kegiatan. Kepala Puskesmas menetapkan penanggung jawab dan pelaksana upaya/kegiatan serta uraian tugas dan tanggung jawabnya di Puskesmas, berdasarkan uraian tugas dan tanggung jawab serta kriteria yang ditetapkan dinas kesehatan daerah kabupaten/kota dan hasil kredensial tenaga kesehatan oleh dinas kesehatan daerah kabupaten/kota. Dinas kesehatan daerah kabupaten/kota dalam menetapkan uraian tugas dan tanggung jawab serta kriteria mengacu pada Norma, Stand...

Media Promosi Kesehatan Modern vs Kontemporer

Kesehatan adalah aset terpenting dalam kehidupan, baik individu maupun masyarakat. Tanpa kesehatan yang baik, segala prestasi dan kebahagiaan yang kita raih akan terasa hampa. Oleh karena itu, penting untuk terus menciptakan kehidupan yang sehat, baik pada diri sendiri maupun untuk orang lain sesuai dengan peran kita masing-masing. Salah satu upaya untuk menciptakan kehidupan yang sehat adalah melalui promosi kesehatan . Lebih khusus bagi petugas kesehatan masyarakat, melakukan promosi kesehatan menjadi kewajiban yang terus dilakukan demi menciptakan masyarakat sehat sejahtera. Media Promosi Kesehatan Di era digital ini, media promosi kesehatan menjadi semakin beragam dan canggih. Dalam tulisan ini, kita akan menjelajahi dua pendekatan yang berbeda dalam promosi kesehatan: media modern dan media kontemporer. Media Promosi Kesehatan Modern Media modern dalam promosi kesehatan telah mengalami perubahan yang signifikan berkat kemajuan teknologi. Berbagai platform digital, seperti situs w...

Pengertian Tarif Kapitasi dan Non Kapitasi BPJS

Pengertian dari Kapitasi terkait dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) mengacu pada Permenkes No 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. Pengertian Tarif Kapitasi dan Non Kapitasi sesuai Permenkes Nomor 3 Tahun 2023 Pada Pasal 2 dari Permenkes tersebut disebutkan bahwa cara bayar pelayanan kesehatan di FKTP terdiri dari Kapitasi dan Non Kapitasi. Yang mana pada pasal sebelumnya yaitu Pasal 1 disebutkan pengertian dari kedua cara bayar tersebut sebagai berikut: Pengertian Kapitasi BPJS Tarif Kapitasi adalah besaran pembayaran per kapita perbulan yang dibayar di muka oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan. Dari pengertian tersebut dapat dilihat bahwa BPJS Kesehatan memberikan pembayaran kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) seperti Puskesmas, praktik man...

Kepanjangan, Pengertian UKP dan UKM adalah...?

Kepanjangan UKP adalah Upaya Kesehatan Perseorangan, sedangkan kepanjangan UKM adalah Upaya Kesehatan Masyarakat. Hal ini sesuai dengan yang dicantumkan dalam Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Jadi,... UKP adalah singkatan dari Upaya Kesehatan Perseorangan. Sedangkan, UKM adalah singkatan dari Upaya Kesehatan Masyarakat. UKM dan UKP Pengertian UKP dan UKM juga disebutkan disana dalam pasal 1, yaitu sebagai berikut: Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya, Pusk...

3 Jaringan Pelayanan Puskesmas sesuai Permenkes 43 Tahun 2019

Jaringan Puskesmas telah kami bahas sebelumnya pada tulisan dengan judul  Perbedaan Jaringan dan Jejaring Puskesmas Berdasarkan Permenkes 75 Tahun 2014 . Pada kali ini kami akan membagikan informasi tentang Jaringan Pelayanan Puskesmas sesuai Permenkes 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, yang mana peraturan menteri ini merupakan pengganti Permenkes 75 Tahun 2014. Walaupun diperbarui pada peraturan yang baru tersebut, namun jaringan puskesmas memiliki pengertian yang kurang lebih sama. Dengan adanya jaringan pelayanan puskesmas diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas pelayanan kesehatan pada wilayah kerjanya. Jaringan Puskesmas Berikut ini 3 Jaringan Pelayanan Puskesmas yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Permenkes RI/PMK RI) Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat : Puskesmas Pembantu Puskesmas Pembantu (Pustu) merupakan jaringan pelayanan Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan secara permanen di suatu lokasi d...

Wewenang UKM dan UKP Puskesmas sesuai Permenkes 43 Tahun 2019

Fungsi Puskesmas dalam melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya adalah menyelenggarakan Upaya Kesehatan Masyarakat atau disingkat UKM dan menyelenggarakan Upaya Kesehatan Perorangan atau disingkat UKP. Dalam penyelenggaraan UKM dan UKP di wilayah kerjanya, Puskesmas memiliki wewenag sebagaimana yang diatur dalam Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Wewenang UKM dan UKP Puskesmas sesuai Permenkes 43 Tahun 2019 Adapun wewenang-wewenang tersebut adalah sebagai berikut: Wewenang UKM Puskesmas Wewenagn Puskesmas dalam menyelenggarakan Upaya Kesehatan Masyarkat (UKM) adalah sebagai berikut: menyusun perencanaan kegiatan berdasarkan hasil analisis masalah kesehatan masyarakat dan kebutuhan pelayanan yang diperlukan; melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan; melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan; menggerakkan masyarakat untuk mengiden...

Permenkes (PMK) No 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas (Download PDF)

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau disingkat Permenkes RI atau PMK RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Ditetapkan pada tanggal 16 Oktober 2019, diundangkan pada tanggal 28 Oktober 2019. Permenkes 43 Tahun 2019 Download Permenkes (PMK) No 43 Tahun 2019 Bagi teman-teman yang membutuhkan file Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes/PMK) Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, berikut ini kami sediakan link untuk mendownload peraturan tersebut. Link download file pdf : Permenkes 43 Tahun 2019 Peraturan ini menggantikan peraturan sebelumnya yaitu Permenkes Nomor 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Terdapat beberapa perubahan dalam isi peraturan tersebut, seperti: Kredensial; Kategori puskesmas berdasarkan karakteristik wilayah; Kategori puskesmas rawat inap; Akreditasi puskesmsa; Persyaratan kepala puskesmas; Pengelolaan limbah padat medis; Baru-baru ini telah terbit undang-undang baru tentang kesehatan, yaitu ...

Contoh Siklus PDCA untuk program Gizi Puskesmas

Program Gizi Puskesmas adalah salah satu upaya penting dalam menjaga kesehatan masyarakat. Program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan bantuan dalam hal gizi kepada masyarakat, terutama pada kelompok rentan seperti anak-anak dan ibu hamil. Agar program ini berhasil, puskesmas perlu melakukan manajemen yang baik, dan salah satu pendekatan yang efektif adalah dengan menerapkan siklus PDCA (Plan-Do-Check-Act) . PDCA Gizi Dalam tulisan ini, kita akan menjelaskan bagaimana PDCA dapat diterapkan dalam Program Gizi Puskesmas dengan contoh konkret pada setiap tahap siklus. 1. Plan (Rencana) Tahap pertama dari siklus PDCA adalah merencanakan program dengan matang. Dalam konteks Program Gizi Puskesmas, rencana ini harus mencakup sasaran program, kebijakan gizi yang akan diterapkan, serta alokasi sumber daya seperti anggaran dan tenaga kerja. Contoh : Puskesmas X merencanakan untuk meningkatkan pemahaman tentang gizi di antara ibu hamil dalam wilayahnya. Mereka merencanakan serangkaian ...

Contoh Siklus PDCA untuk Program Promosi Kesehatan Puskesmas

Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) memiliki peran penting dalam upaya menjaga dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Salah satu aspek kunci dari peran Puskesmas adalah promosi kesehatan , yang bertujuan untuk memberikan informasi, pendidikan, dan intervensi yang mendorong masyarakat untuk hidup sehat. Namun, untuk mencapai tujuan ini, perlu adanya pendekatan yang terstruktur dan berkelanjutan. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah siklus PDCA (Plan-Do-Check-Act) . PDCA Promosi Kesehatan Dalam tulisan ini, kita akan menjelaskan bagaimana siklus PDCA dapat diterapkan dalam program promosi kesehatan Puskesmas, serta memberikan contoh konkret pada setiap tahap siklus. 1. Tahap Perencanaan (Plan) Pada tahap perencanaan, langkah pertama adalah mengidentifikasi masalah atau tujuan yang ingin dicapai dalam program promosi kesehatan. Misalnya, Puskesmas dapat mengidentifikasi bahwa tingkat obesitas di komunitas mereka meningkat, dan mereka ingin mengurangi tingkat obesitas ters...

Contoh Siklus PDCA untuk Program Kesehatan Lingkungan Puskesmas

Kesehatan lingkungan adalah aspek penting dalam pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Puskesmas , sebagai unit pelayanan kesehatan tingkat pertama di Indonesia, memiliki peran krusial dalam menjaga dan meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan di wilayahnya. Salah satu pendekatan yang efektif untuk mengelola program kesehatan lingkungan di Puskesmas adalah menggunakan Siklus PDCA (Plan-Do-Check-Act) . PDCA Kesehatan Lingkungan Dalam artikel ini, kita akan membahas contoh implementasi Siklus PDCA untuk meningkatkan program kesehatan lingkungan di Puskesmas. 1. Plan (Perencanaan) Pada tahap perencanaan, Puskesmas harus merumuskan tujuan, sasaran, dan strategi untuk program kesehatan lingkungan yang akan dijalankan. Misalnya, tujuan bisa berfokus pada pengendalian penyakit menular , peningkatan sanitasi lingkungan, atau edukasi masyarakat tentang praktek-praktek kesehatan lingkungan yang baik. Contoh : Di Puskesmas XYZ, tujuan program kesehatan lingkungan adalah mengurangi angka kasus d...