Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) adalah bagian dari lembaga kemasyarakatan desa atau kelurahan yang menjadi wadah partisipasi masyarakat dan mitra pemerintah desa/kelurahan. Itulah pengertian Posyandu menurut Permendagri 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu, yang juga dipakai dalam Permenkes 19 Tahun 2024. Dulu Posyandu dikenal sebagai tempat menimbang balita dan memeriksa ibu hamil. Sekarang Posyandu melayani semua kelompok umur dan ikut mendukung enam bidang pelayanan dasar. Artikel ini merangkum pengertian, tujuan, sasaran, tugas, fungsi, dan pembentukan Posyandu menurut aturan yang berlaku.
- Pengertian terbaru: Posyandu adalah bagian dari lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan, wadah partisipasi masyarakat, dan mitra pemerintah desa/kelurahan.
- Sasaran Posyandu kini mencakup seluruh siklus hidup: ibu hamil dan menyusui, bayi dan balita, anak usia sekolah dan remaja, usia dewasa, serta lanjut usia.
- Permendagri 13 Tahun 2024 menugaskan Posyandu mendukung enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM), tidak hanya kesehatan.
- Posyandu dibentuk atas prakarsa pemerintah desa/kelurahan dan masyarakat, lalu diregistrasi oleh Kementerian Dalam Negeri.
Pengertian Posyandu Menurut Aturan Terbaru
Permendagri 13 Tahun 2024 mendefinisikan Posyandu sebagai bagian dari lembaga kemasyarakatan desa/lembaga kemasyarakatan kelurahan yang menjadi wadah partisipasi masyarakat dan mitra pemerintah desa/kelurahan, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan maupun dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Permenkes 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Puskesmas memakai pengertian yang sejalan (Pasal 1 angka 10), dan menyebut Posyandu sebagai upaya kesehatan bersumber daya masyarakat dalam wilayah kerja Puskesmas (Pasal 61 ayat 6).
Pengertian ini berbeda dengan rumusan lama dalam Pedoman Umum Pengelolaan Posyandu (Kemenkes, 2011):
| Aspek | Pedoman 2011 | Aturan sekarang (2024) |
|---|---|---|
| Bentuk | Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Bagian dari lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan, sekaligus UKBM di bidang kesehatan |
| Fokus | Pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi | Pemberdayaan masyarakat dan pelayanan dasar di enam bidang SPM |
| Sasaran utama | Bayi, balita, ibu hamil, ibu nifas, ibu menyusui, dan pasangan usia subur | Seluruh siklus hidup, dari ibu hamil sampai lanjut usia |
| Pembina utama | Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Posyandu | Tim Pembina (TP) Posyandu berjenjang dari pusat sampai desa/kelurahan |
Istilah-istilah seperti UKBM, lembaga kemasyarakatan desa, dan SPM dijelaskan di Istilah Penting di Posyandu.
Tujuan Posyandu
Pedoman 2011 merumuskan tujuan umum Posyandu, yaitu menunjang percepatan penurunan angka kematian ibu, bayi, dan anak balita melalui pemberdayaan masyarakat. Tujuan khususnya meningkatkan peran masyarakat, peran lintas sektor, serta cakupan dan jangkauan pelayanan kesehatan dasar.
Tujuan tersebut tetap relevan, tetapi kini diperluas. Dalam Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer (ILP), Posyandu bertujuan mendekatkan pelayanan promotif dan preventif kepada semua kelompok umur. Melalui Permendagri 13 Tahun 2024, Posyandu juga diarahkan untuk ikut mewujudkan pelayanan dasar di bidang pendidikan, pekerjaan umum, perumahan, ketenteraman dan ketertiban, serta sosial.
Sasaran Posyandu
| Kelompok sasaran | Contoh pelayanan di Posyandu |
|---|---|
| Ibu hamil, nifas, dan menyusui | Penimbangan, pengukuran lingkar lengan atas, edukasi gizi dan tanda bahaya, makanan tambahan bagi ibu hamil kurang energi kronis |
| Bayi dan balita | Penimbangan, pengukuran panjang/tinggi badan dan lingkar kepala, imunisasi, vitamin A, obat cacing |
| Anak usia sekolah dan remaja | Pengukuran berat badan, tinggi badan, lingkar perut, dan tekanan darah, edukasi pencegahan anemia |
| Usia dewasa | Pengukuran tekanan darah, gula darah, dan kolesterol, edukasi pencegahan penyakit tidak menular |
| Lanjut usia | Pemeriksaan seperti usia dewasa, edukasi aktivitas fisik, dan rujukan bila perlu |
Pemeriksaan tertentu dilakukan oleh tenaga kesehatan dengan bantuan kader. Rincian kegiatannya ada di Kegiatan Posyandu Sekarang: Layanan Semua Usia dan 6 Bidang SPM.
Tugas Posyandu dan Enam Bidang SPM
Menurut Permendagri 13 Tahun 2024, Posyandu bertugas membantu kepala desa atau lurah dalam pemberdayaan masyarakat, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat. Tugas ini dijalankan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di enam bidang:
- pendidikan;
- kesehatan;
- pekerjaan umum;
- perumahan rakyat;
- ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan
- sosial.
Bidang kesehatan tetap menjadi kegiatan utama di sebagian besar Posyandu, dengan pembinaan teknis dari Puskesmas. Bidang lain dijalankan sesuai kebutuhan dan kesiapan desa.
Fungsi Posyandu
Permendagri 13 Tahun 2024 menyebut enam fungsi Posyandu, yaitu mendukung:
- penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
- peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah desa/kelurahan kepada masyarakat;
- perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelestarian, dan pengembangan hasil pembangunan secara partisipatif;
- penumbuhan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong masyarakat;
- peningkatan kesejahteraan keluarga; dan
- peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Pedoman 2011 merumuskan fungsinya lebih sederhana: wadah pemberdayaan masyarakat untuk alih informasi dan keterampilan dari petugas kepada masyarakat, serta wadah untuk mendekatkan pelayanan kesehatan dasar.
Pembentukan dan Registrasi Posyandu
Menurut Permendagri 13 Tahun 2024, Posyandu berkedudukan di desa/kelurahan dan dibentuk atas prakarsa pemerintah desa/kelurahan bersama masyarakat. Syarat pembentukannya:
- bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat;
- memiliki kepengurusan yang tetap;
- memiliki sekretariat, tempat pelayanan, dan sarana pendukung yang tetap; dan
- tidak berafiliasi dengan partai politik.
Setiap Posyandu memperoleh nomor registrasi yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa. Pengurus dan kader ditetapkan dengan keputusan kepala desa atau lurah. Susunan pengurusnya dibahas di Struktur Organisasi Posyandu dan Contoh Bagannya, dan kedudukannya terhadap lembaga lain di Kedudukan Posyandu sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa.
Posyandu dalam Angka
Menurut Kementerian Kesehatan, per Juli 2026 terdapat 156.811 Posyandu siklus hidup yang aktif, digerakkan oleh sekitar 1,58 juta kader bidang kesehatan. Kader ini dibekali 25 keterampilan dasar yang dibagi ke dalam tiga tingkat kecakapan: Purwa, Madya, dan Utama. Penjelasannya ada di Tugas Kader Posyandu Terbaru.
Seri Posyandu
- Pengertian Posyandu Terbaru: Tujuan, Sasaran, Tugas, dan Fungsinya
- Istilah Penting di Posyandu
- Struktur Organisasi Posyandu dan Contoh Bagannya
- Tugas Kader Posyandu Terbaru
- Kegiatan Posyandu Sekarang: Layanan Semua Usia dan 6 Bidang SPM
- Kedudukan Posyandu sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa
- Strata Posyandu dan Indikatornya
- Manfaat Posyandu bagi Masyarakat, Kader, Puskesmas, dan Desa
- Manfaat Posyandu yang Sering Dilupakan
- Sejarah Lahirnya Posyandu (1975 sampai 1986)
- Perkembangan Posyandu dari Masa ke Masa (1990 sampai 2024)
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apa pengertian Posyandu menurut aturan terbaru?
Menurut Permendagri 13 Tahun 2024, Posyandu adalah bagian dari lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang menjadi wadah partisipasi masyarakat dan mitra pemerintah desa/kelurahan dalam pembangunan dan peningkatan pelayanan masyarakat.
Apa kepanjangan Posyandu?
Posyandu adalah singkatan dari Pos Pelayanan Terpadu.
Siapa sasaran Posyandu sekarang?
Seluruh siklus hidup: ibu hamil dan menyusui, bayi dan balita, anak usia sekolah dan remaja, usia dewasa, dan lanjut usia.
Apa saja enam bidang SPM di Posyandu?
Pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum; perumahan rakyat; ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; serta sosial.
Siapa yang membentuk Posyandu?
Posyandu dibentuk atas prakarsa pemerintah desa/kelurahan bersama masyarakat, kemudian memperoleh nomor registrasi dari Kementerian Dalam Negeri. Pengurus dan kader ditetapkan dengan keputusan kepala desa atau lurah.
Artikel ini merupakan ringkasan peraturan dan pedoman untuk edukasi. Ketentuan teknis di daerah dapat diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah atau keputusan kepala desa/lurah.
Referensi
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu, ditetapkan 23 Agustus 2024 dan diundangkan 17 September 2024. peraturan.bpk.go.id.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat. kesmas.kemkes.go.id.
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer. regulasi.bkpk.kemkes.go.id.
- Kementerian Kesehatan RI. Pedoman Umum Pengelolaan Posyandu. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2011. promkes.kemkes.go.id.
- Kementerian Kesehatan RI. Layanan Primer Berdasarkan Siklus Hidup Ujung Tombak Layanan. Rilis 27 Juli 2026. kemkes.go.id.

Komentar
Posting Komentar
Terima kasih telah berkomentar. Komentar dimoderasi sebelum tampil. Untuk keluhan kesehatan pribadi, periksakan diri ke tenaga kesehatan.