Ya, menurut aturan yang berlaku sekarang, PNS yang sedang tugas belajar tetap wajib menyusun SKP. Ketentuan ini berbeda dengan aturan lama (Perka BKN 1 Tahun 2013) yang membebaskan PNS tugas belajar dari penyusunan SKP di awal tahun. Sejak berlakunya PP 30 Tahun 2019 dan PermenPANRB 6 Tahun 2022, kinerja PNS tugas belajar dikelola lewat SKP yang berisi ekspektasi atasan selama masa studi. Artikel ini menjelaskan apa itu SKP, aturan terbaru bagi PNS tugas belajar, cara menyusunnya, dan contohnya.
- SKP adalah singkatan dari Sasaran Kinerja Pegawai, yaitu ekspektasi kinerja yang akan dicapai pegawai setiap tahun.
- Surat Edaran Kepala BKN 1/2023 menegaskan bahwa PNS tugas belajar, baik biaya mandiri maupun beasiswa, diberhentikan dari jabatan maupun tidak, wajib menyusun SKP.
- Isi SKP tugas belajar biasanya berupa ekspektasi atas hasil akademik, ketepatan waktu studi, penugasan lain, dan perilaku kerja BerAKHLAK.
- Bila tugas belajar dimulai di tengah tahun, ekspektasinya ditambahkan ke SKP yang sudah ada. Tidak dibuat SKP baru.
Apa Itu SKP PNS?
SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) adalah rencana atau ekspektasi kinerja yang disepakati pegawai dengan atasannya untuk dicapai dalam satu tahun. Dasar hukumnya PP 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS, dengan aturan pelaksana PermenPANRB 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN yang berlaku bagi PNS dan PPPK.
Pada aturan lama (PP 46 Tahun 2011), SKP merupakan singkatan dari Sasaran Kerja Pegawai dan berisi daftar kegiatan tugas jabatan. Kini SKP berarti Sasaran Kinerja Pegawai dan berbasis hasil kerja, bukan sekadar daftar kegiatan.
| Unsur | Isi |
|---|---|
| Hasil kerja | Rencana hasil kerja, indikator kinerja individu, dan target yang diharapkan atasan |
| Perilaku kerja | Nilai dasar ASN BerAKHLAK: berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, ditambah ekspektasi khusus pimpinan bila ada |
| Lampiran | Dukungan sumber daya, skema pertanggungjawaban, dan konsekuensi yang disepakati dalam dialog kinerja |
Di akhir periode, hasil kerja dan perilaku kerja masing-masing diberi rating di atas, sesuai, atau di bawah ekspektasi. Kombinasi keduanya menghasilkan predikat kinerja: sangat baik, baik, butuh perbaikan, kurang, atau sangat kurang.
Aturan Terbaru: PNS Tugas Belajar Wajib Menyusun SKP
Pedoman teknis pengelolaan kinerja dari BKN (Surat Edaran Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2023, pelaksanaan PermenPANRB 6/2022) mengatur PNS yang melaksanakan tugas belajar sebagai berikut:
- PNS wajib menyusun SKP bila menjalani tugas belajar dalam salah satu kondisi berikut: biaya mandiri dan diberhentikan dari jabatan; biaya mandiri dan tidak diberhentikan dari jabatan; beasiswa atau dibiayai negara dan diberhentikan dari jabatan; atau beasiswa atau dibiayai negara dan tidak diberhentikan dari jabatan.
- Bila tugas belajar dimulai di pertengahan tahun, ekspektasi Pejabat Penilai Kinerja selama masa tugas belajar ditambahkan ke SKP yang sudah ada. Tidak perlu membuat SKP baru.
- Bila tugas belajar dimulai di awal tahun, SKP berisi ekspektasi Pejabat Penilai Kinerja selama masa tugas belajar.
Pejabat Penilai Kinerja pada umumnya adalah atasan langsung di instansi asal. Karena itu, PNS tugas belajar perlu tetap berkomunikasi dengan atasan, misalnya dengan melaporkan kemajuan studi sesuai jadwal yang disepakati.
Perbandingan Aturan Lama dan Baru
| Aspek | Aturan lama (PP 46/2011 dan Perka BKN 1/2013) | Aturan sekarang (PP 30/2019 dan PermenPANRB 6/2022) |
|---|---|---|
| Kewajiban SKP | Tidak wajib menyusun SKP di awal tahun | Wajib menyusun SKP |
| Dasar penilaian | Prestasi akademik dan unsur perilaku kerja di akhir tahun | Ekspektasi atasan atas hasil kerja selama studi dan perilaku kerja BerAKHLAK |
| Proses | Penilaian sekali di akhir tahun | Dialog kinerja, umpan balik berkala, dan evaluasi |
| Hasil | Nilai prestasi kerja (angka dan sebutan) | Predikat kinerja (sangat baik sampai sangat kurang) |
Sebagai arsip, berikut contoh format lama berdasarkan Perka BKN 1 Tahun 2013, ketika PNS tugas belajar dinilai dari nilai akademik dan unsur perilaku kerja. Format ini sudah tidak dipakai.
![]() |
| Format lama (Perka BKN 1/2013), halaman 1: nilai akademik dan perilaku kerja |
![]() |
| Format lama (Perka BKN 1/2013), halaman 2 |
Cara Menyusun SKP PNS Tugas Belajar
- Lakukan dialog kinerja dengan atasan sebelum atau di awal masa studi. Sepakati hasil kerja yang diharapkan, data pemantauan, jadwal pelaporan, dan dukungan yang dibutuhkan.
- Rumuskan hasil kerja dari sisi akademik. Misalnya target indeks prestasi, predikat akademik, atau bentuk evaluasi lain yang dipakai perguruan tinggi.
- Tambahkan ekspektasi ketepatan waktu studi, misalnya lulus lebih cepat, tepat waktu, atau sesuai batas perpanjangan yang diizinkan.
- Tambahkan penugasan lain bila disepakati, misalnya berbagi materi kuliah atau hasil riset yang bermanfaat bagi unit kerja.
- Cantumkan perilaku kerja BerAKHLAK dan ekspektasi khusus pimpinan bila ada.
- Laporkan kemajuan secara berkala, misalnya dengan mengirim kartu hasil studi tiap semester, agar atasan dapat memberi umpan balik dan evaluasi.
Contoh SKP PNS Tugas Belajar
Ilustrasi berikut untuk seorang perawat ahli pertama di Puskesmas yang menjalani tugas belajar S2 Kesehatan Masyarakat. Sesuaikan dengan hasil dialog kinerja dan pedoman di instansi Anda.
| Rencana hasil kerja | Indikator kinerja individu | Target |
|---|---|---|
| Studi semester berjalan selesai dengan hasil akademik baik | Indeks prestasi semester | Minimal 3,25 |
| Kemajuan studi sesuai rencana | Jumlah SKS yang lulus sesuai rencana studi | 100% SKS semester berjalan |
| Pengetahuan baru dibagikan ke unit kerja | Ringkasan materi atau sesi berbagi pengetahuan | 2 kali per semester |
Perilaku kerja: tujuh nilai BerAKHLAK, misalnya ekspektasi "kompeten" diwujudkan dengan aktif mengikuti perkuliahan dan seminar, serta "akuntabel" diwujudkan dengan melaporkan hasil studi tepat waktu.
Kaitan dengan Angka Kredit
Bagi pejabat fungsional, predikat kinerja tahunan dari SKP menjadi dasar konversi angka kredit menurut sistem jabatan fungsional sejak 2023. Karena itu, SKP selama tugas belajar sebaiknya disusun dengan serius. Ketentuan khusus bagi yang diberhentikan sementara dari jabatan fungsional selama tugas belajar sebaiknya dikonfirmasi ke pengelola kepegawaian. Penjelasan angka kredit ada di Angka Kredit Bidan dan Angka Kredit Perawat.
Kementerian PANRB pada 2025 sampai 2026 tengah menyiapkan penyempurnaan kebijakan pengelolaan kinerja ASN. Bila aturan pengganti PermenPANRB 6/2022 terbit, ikuti ketentuan barunya.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apakah PNS tugas belajar harus membuat SKP?
Ya. Menurut pedoman teknis BKN pelaksanaan PermenPANRB 6/2022, PNS tugas belajar, baik biaya mandiri maupun beasiswa, diberhentikan dari jabatan maupun tidak, wajib menyusun SKP.
Apa kepanjangan SKP PNS?
Sasaran Kinerja Pegawai. Pada aturan lama (PP 46/2011), SKP merupakan singkatan dari Sasaran Kerja Pegawai.
Apa isi SKP PNS tugas belajar?
Ekspektasi atasan atas hasil kerja selama studi, seperti hasil akademik dan ketepatan waktu studi, ditambah penugasan lain bila ada, serta perilaku kerja BerAKHLAK.
Bagaimana jika tugas belajar dimulai di tengah tahun?
Ekspektasi Pejabat Penilai Kinerja selama tugas belajar ditambahkan ke SKP yang sudah ada. Tidak dibuat SKP baru.
Siapa yang menilai SKP PNS tugas belajar?
Pejabat Penilai Kinerja, yang pada umumnya adalah atasan langsung di instansi asal, berdasarkan data kemajuan studi yang disepakati.
Artikel ini merupakan ringkasan peraturan untuk edukasi. Untuk kepastian, rujuk naskah peraturan dan pedoman pengelolaan kinerja di instansi Anda.
Referensi
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil. peraturan.go.id.
- Peraturan Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara. peraturan.bpk.go.id.
- Surat Edaran Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (31 Januari 2023).
- Kementerian PANRB. Hasil Kerja dan Perilaku Kerja ASN, Elemen Penentu Birokrasi Menang dalam Jangka Panjang. menpan.go.id.
- Peraturan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP 46 Tahun 2011 (dasar hukumnya, PP 46/2011, sudah dicabut oleh PP 30/2019).


yg menandatanginya pihak kampus atau instansi awal ?
BalasHapusterima kasih infonya
BalasHapusSama-sama..
Hapusuntuk pns yang brtugas sebagai Panwas bagaimana skp yang harus di buat
BalasHapusapakah membuat nilai prestasi kerja dan prilaku kerja atau hanya prilaku kerja saja,
mohon infonya pak