Regulasi Kesehatan

Kumpulan artikel Mitra Kesmas dengan topik ini.

Asuransi Kesehatan

Permenkes 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif JKN: Ringkasan Isi dan Link Resmi

Permenkes Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan mengatur berapa yang dibayar BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan yang melayani peserta JKN. Aturan ini menaikkan tarif kapitasi untuk pertama kalinya sejak 2016, menaikkan sejumlah tarif non kapitasi, dan memperbarui tarif rumah sakit. Artikel ini merangkum isi pokoknya, tabel tarif untuk FKTP, perubahan untuk rumah sakit, statusnya saat ini, dan tautan untuk mengunduh naskahnya. Permenkes Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan JKN Kapitasi Puskesmas kini Rp3.600 sampai Rp9.000 per peserta per bulan, ditentukan oleh ketersediaan dokter, rasio dokter terhadap peserta, dan ketersediaan dokter gigi. Besaran kapitasi yang dibayarkan dikalikan koefisien risiko (umur dan jenis kelamin peserta) serta capaian kinerja FKTP. Tarif non kapitasi mencakup pelayanan kehamilan, persalinan, nifas, KB, rawat inap tingkat pertama, dan skrining tertent...

Manajemen Puskesmas

Wewenang UKM dan UKP Puskesmas Menurut Permenkes 19 Tahun 2024

Wewenang Puskesmas dalam menyelenggarakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) kini diatur dalam Permenkes 19 Tahun 2024 Pasal 7 . Ada 10 wewenang untuk UKP dan 12 wewenang untuk UKM. Aturan ini menggantikan Permenkes 43 Tahun 2019. Berikut daftar lengkapnya, contoh penerapannya, dan perubahan dari aturan sebelumnya. Dasar hukum: Permenkes 19 Tahun 2024 Pasal 7 ayat (2) untuk UKP dan ayat (3) untuk UKM. Wewenang UKP menekankan pelayanan dasar yang komprehensif, keselamatan, rekam medis, dan sistem rujukan. Wewenang UKM menekankan pemantauan wilayah, kewaspadaan dini, pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan berbasis siklus hidup. Permenkes 43 Tahun 2019 sudah dicabut, sehingga dokumen Puskesmas sebaiknya merujuk aturan baru. Dasar Hukum Permenkes 19 Tahun 2024 Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Puskesmas menyelenggarakan Upaya Kesehatan perseorangan dan Upaya Kesehatan masyarakat. Ayat (2) dan ayat (...

Berita Kesehatan

Permenkes Puskesmas Terbaru: PMK 19 Tahun 2024 Pengganti PMK 43 Tahun 2019

Permenkes tentang Puskesmas yang berlaku sekarang adalah Permenkes Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat. Peraturan ini ditetapkan 24 Desember 2024, diundangkan 31 Desember 2024, dan mencabut Permenkes (PMK) Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Jadi, PMK 43 Tahun 2019 sudah tidak berlaku lagi. Halaman ini merangkum status kedua aturan, isi pokok dan perbedaannya, serta tautan untuk mengunduh PDF-nya. Permenkes Puskesmas terbaru: Permenkes 19 Tahun 2024 (13 bab, 94 pasal), berlaku sejak 31 Desember 2024. Permenkes 43 Tahun 2019 dan Permenkes 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas dicabut (Pasal 93). Puskesmas yang sudah ada wajib menyesuaikan diri paling lama 2 tahun sejak diundangkan, yaitu sampai akhir Desember 2026 (Pasal 92). Untuk SK, SOP, dan dokumen akreditasi baru, gunakan Permenkes 19 Tahun 2024 sebagai dasar hukum. Urutan Permenkes tentang Puskesmas Peraturan Ditetapkan / diundangkan Status Permenk...

Gizi

Pedoman Gizi Seimbang (Permenkes 41 Tahun 2014): Isi, Pesan, dan Link Resmi

Pedoman Gizi Seimbang adalah panduan resmi Kementerian Kesehatan tentang cara makan dan berperilaku sehat sehari-hari. Pedoman ini ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 dan menggantikan slogan lama 4 sehat 5 sempurna. Halaman ini merangkum isi peraturannya: pasal-pasal, susunan lampiran, empat pilar, sepuluh pesan umum, pesan khusus untuk setiap kelompok usia, contoh ukuran porsi, dan tautan unduhan PDF. Setiap bagian ditautkan ke artikel yang membahasnya lebih rinci. Permenkes 41 Tahun 2014 ditetapkan 24 Juli 2014, diundangkan 12 Agustus 2014, dan menurut basis data peraturan BPK masih berlaku. Gizi seimbang bertumpu pada empat pilar: makan beraneka ragam pangan, hidup bersih, aktif bergerak, dan memantau berat badan. Pedoman memuat 10 pesan umum untuk semua orang dan pesan khusus untuk ibu hamil, ibu menyusui, bayi, anak, remaja, dan lansia. Visualnya adalah Tumpeng Gizi Seimbang dan Piring Makanku, yang kemudian dikampanyekan sebagai Isi Piringku....

Berita Kesehatan

24 Upaya Kesehatan Menurut UU No 17 Tahun 2023 (Pasal 22) dan Penjelasannya

UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 22 ayat (1) menyebut 24 jenis upaya kesehatan yang diselenggarakan di Indonesia, mulai dari kesehatan ibu dan anak sampai pelayanan kesehatan tradisional. Upaya kesehatan ini dilaksanakan dalam bentuk upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat, dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif. Berikut daftar lengkap dan penjelasan setiap upaya. Dasar hukumnya UU 17/2023 Pasal 22 ayat (1) huruf a sampai x. Huruf x, yaitu upaya kesehatan lainnya, ditetapkan Menteri sesuai kebutuhan (ayat 2). Upaya kesehatan terbagi menjadi upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat (Pasal 17 ayat 2). Upaya kesehatan perseorangan bersifat promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang berdampak hanya kepada individu (Pasal 18 ayat 1). Rincian teknisnya diatur lebih lanjut dalam PP 28 Tahun 2024. Daftar 24 Upaya Kesehatan (Pasal 22 Ayat 1) a. Kesehatan ibu, bay...

Berita Kesehatan

Ingat, Pasien Tidak Berhak Menolak Tindakan pada 4 Kondisi Ini

Setiap Warga Negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan kesehatan di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 4 Ayat (1). Menjalaskan tindakan kepada pasien Hak yang diatur dalam undang-undang tersebut termasuk hak dalam menerima atau menolak tindakan pertolongan terkait upaya kesehatan sebagaimana yang disebutkan pada pasal 4 Ayat 1 huruf h, yang berbunyi, sebagai berikut: (1) Setiap Orang berhak: h. menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang diberikan kepadaya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap. Melihat pernyataan tersebut, maka dalam memberikan pelayanan kepada pasien oleh tenaga kesehatan perlu mendapat persetujuan dari pasien setelah memberikan penjelasan terlebih dahulu hingga pasien memahami tindakan yang akan diberikan. Namun demikian, ada beberapa kondisi dimana hak sebagaimana yang disebutkan diatas tidak berlaku. Hal te...

Berita Kesehatan

Asas dan Tujuan Penyelenggaraan Kesehatan Menurut UU No 17 Tahun 2023

UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menetapkan 19 asas (Pasal 2) dan 8 tujuan (Pasal 3) penyelenggaraan kesehatan di Indonesia. Asas adalah prinsip yang menjadi pegangan, sedangkan tujuan adalah hasil yang hendak dicapai. Keduanya menjadi rujukan ketika pemerintah, fasilitas pelayanan kesehatan, dan tenaga kesehatan menyusun kebijakan maupun program. Berikut daftar lengkap, makna ringkas, dan contoh penerapannya. Pasal 2 memuat 19 asas, mulai dari perikemanusiaan sampai ketertiban dan kepastian hukum. Pasal 3 memuat 8 tujuan, mulai dari meningkatkan perilaku hidup sehat sampai pelindungan dan kepastian hukum. Asas baru yang menonjol dibanding UU 36/2009 antara lain ilmiah, pemerataan, partisipatif, kedaulatan negara, dan kelestarian lingkungan hidup. 19 Asas Penyelenggaraan Kesehatan (Pasal 2) Kolom makna di bawah ini merupakan ringkasan kami untuk memudahkan pemahaman, bukan kutipan penjelasan resmi undang-undang. Huruf Asas Makna ringkas a Perikemanusiaan Penyel...

Regulasi Kesehatan

Pengertian Kesehatan Menurut UU No 17 Tahun 2023 dan Bedanya dengan UU Lama

Menurut UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 1 angka 1, kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif . Definisi ini menggantikan rumusan dalam UU 36 Tahun 2009 yang sudah dicabut. Artikel ini menguraikan unsur-unsurnya, membandingkannya dengan definisi WHO dan undang-undang sebelumnya, serta istilah terkait yang perlu dipahami petugas kesehatan. Tiga dimensi sehat menurut UU 17/2023: fisik, jiwa, dan sosial. Sehat bukan sekadar terbebas dari penyakit, dan ukurannya adalah kemampuan untuk hidup produktif. Kata "mental" dan "spiritual" pada UU 36/2009 kini dirangkum dalam kata "jiwa". Pasal 4 menegaskan hak setiap orang untuk hidup sehat secara fisik, jiwa, dan sosial. Pengertian Kesehatan Menurut UU 17 Tahun 2023 "Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbe...