Wewenang UKM dan UKP Puskesmas Menurut Permenkes 19 Tahun 2024

Oleh 5 menit baca

Wewenang Puskesmas dalam menyelenggarakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) kini diatur dalam Permenkes 19 Tahun 2024 Pasal 7. Ada 10 wewenang untuk UKP dan 12 wewenang untuk UKM. Aturan ini menggantikan Permenkes 43 Tahun 2019. Berikut daftar lengkapnya, contoh penerapannya, dan perubahan dari aturan sebelumnya.

  • Dasar hukum: Permenkes 19 Tahun 2024 Pasal 7 ayat (2) untuk UKP dan ayat (3) untuk UKM.
  • Wewenang UKP menekankan pelayanan dasar yang komprehensif, keselamatan, rekam medis, dan sistem rujukan.
  • Wewenang UKM menekankan pemantauan wilayah, kewaspadaan dini, pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan berbasis siklus hidup.
  • Permenkes 43 Tahun 2019 sudah dicabut, sehingga dokumen Puskesmas sebaiknya merujuk aturan baru.

Dasar Hukum

Permenkes 19 Tahun 2024 Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Puskesmas menyelenggarakan Upaya Kesehatan perseorangan dan Upaya Kesehatan masyarakat. Ayat (2) dan ayat (3) kemudian merinci wewenang untuk masing-masing upaya. Pengertian dan perbedaan kedua upaya ini dibahas di UKM dan UKP Puskesmas: Kepanjangan, Pengertian, dan Perbedaannya.

Wewenang Puskesmas dalam UKP

Dalam menyelenggarakan Upaya Kesehatan perseorangan, Puskesmas berwenang (Pasal 7 ayat 2):

  1. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan, dan bermutu, yang memadukan faktor biologis, psikologis, sosial, dan budaya;
  2. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan kesehatan, keamanan, dan keselamatan pasien, petugas, pengunjung, dan lingkungan kerja;
  3. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap unit pelayanan kesehatan di tingkat desa/kelurahan di wilayah kerjanya, termasuk penyelenggaraan kesehatan tradisional;
  4. melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada individu untuk mengatasi faktor risiko perilaku;
  5. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja sama antarprofesi;
  6. membentuk jejaring dukungan sosial dengan sektor lain untuk mengatasi faktor risiko sosial;
  7. menyelenggarakan rekam medis;
  8. melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis;
  9. melaksanakan rujukan dan rujuk balik untuk menjamin kesinambungan pelayanan; dan
  10. menerima rujukan horizontal dari fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama lain ataupun sektor lain.

Wewenang Puskesmas dalam UKM

Dalam menyelenggarakan Upaya Kesehatan masyarakat, Puskesmas berwenang (Pasal 7 ayat 3):

  1. melakukan pemantauan wilayah setempat dan analisis masalah kesehatan masyarakat;
  2. menyusun perencanaan kegiatan berdasarkan hasil analisis masalah kesehatan masyarakat;
  3. menerapkan sistem kewaspadaan dini dan respons penanggulangan penyakit;
  4. melaksanakan kegiatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif bagi masyarakat;
  5. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap unit pelayanan kesehatan di tingkat desa/kelurahan dan Posyandu, termasuk kesehatan tradisional;
  6. melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi dalam bidang kesehatan;
  7. melakukan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
  8. menciptakan komunitas dengan gaya hidup sehat;
  9. mengoordinasikan organisasi kemasyarakatan, mitra pembangunan, swasta, dan jejaring di wilayah kerjanya;
  10. menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan bersama pimpinan wilayah dan sektor terkait;
  11. memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat serta melakukan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan dan pembangunan berwawasan kesehatan; dan
  12. memberikan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada keluarga, kelompok, dan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup, dengan mempertimbangkan faktor biologis, psikologis, sosial, budaya, dan spiritual.

Rumusan di atas diringkas dari naskah peraturan. Untuk kutipan resmi, rujuk naskah lengkap Permenkes 19 Tahun 2024.

Contoh Penerapan Wewenang di Puskesmas

WewenangContoh kegiatan
Pemantauan wilayah setempat (UKM a)Rapat PWS bulanan yang membahas cakupan pelayanan per desa/kelurahan
Kewaspadaan dini dan respons (UKM c)Laporan mingguan penyakit potensial wabah, penyelidikan epidemiologi bila ada peningkatan kasus
Pemberdayaan masyarakat (UKM g)Pembinaan kader Posyandu, Survei Mawas Diri, Musyawarah Masyarakat Desa
Komunitas gaya hidup sehat (UKM h)Kelompok senam lansia, kelompok pendukung ASI, komunitas berhenti merokok
Penapisan rujukan (UKP h)Menangani kasus yang menjadi kompetensi layanan primer dan merujuk yang memang memerlukan rumah sakit
Rujukan horizontal (UKP j)Menerima pasien dari klinik pratama atau dari sekolah untuk pelayanan yang tersedia di Puskesmas

Apa yang Berubah dari Permenkes 43 Tahun 2019?

Permenkes 43 Tahun 2019, aturan lama tentang Puskesmas
Permenkes 43 Tahun 2019, aturan sebelumnya yang kini sudah dicabut.

Beberapa perubahan pada wewenang UKM yang perlu diperhatikan:

  • Pemantauan wilayah setempat kini disebut sebagai wewenang pertama, sebagai dasar perencanaan kegiatan.
  • Pelayanan paliatif masuk dalam rangkaian kegiatan UKM bersama promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
  • Komunitas gaya hidup sehat dan koordinasi ormas, mitra pembangunan, dan swasta disebut secara eksplisit.
  • Pendekatan siklus hidup menjadi dasar pelayanan, sejalan dengan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer (ILP).
  • Beberapa butir lama, seperti perencanaan kebutuhan SDM serta pencatatan dan pelaporan, tidak lagi tercantum dalam daftar wewenang UKM. Kegiatan tersebut tetap berjalan sebagai bagian dari fungsi manajemen Puskesmas.

Pelaksanaan wewenang ini dibagi ke dalam klaster ILP. Penjelasannya ada di Upaya Kesehatan di Puskesmas: Pelayanan per Klaster ILP.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Di mana wewenang UKM dan UKP Puskesmas diatur?

Dalam Permenkes 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat, Pasal 7 ayat (2) untuk UKP dan ayat (3) untuk UKM.

Berapa jumlah wewenang Puskesmas dalam UKM dan UKP?

Ada 10 wewenang dalam UKP dan 12 wewenang dalam UKM.

Apakah Permenkes 43 Tahun 2019 masih berlaku?

Tidak. Permenkes 43 Tahun 2019 dicabut oleh Permenkes 19 Tahun 2024.

Apa contoh wewenang UKM Puskesmas?

Contohnya pemantauan wilayah setempat, penerapan sistem kewaspadaan dini, pemberdayaan masyarakat, pembinaan Posyandu, dan pelayanan berbasis siklus hidup.

Artikel ini merupakan ringkasan peraturan untuk edukasi. Untuk keperluan resmi, rujuk naskah lengkap peraturan yang berlaku.

Referensi

  1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat. kesmas.kemkes.go.id.
  2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (sudah dicabut). peraturan.bpk.go.id.
  3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer. regulasi.bkpk.kemkes.go.id.

Catatan kesehatan: informasi dalam artikel ini bersifat edukasi dan tidak menggantikan konsultasi, diagnosis, atau pengobatan dari dokter maupun tenaga kesehatan. Bila Anda mengalami keluhan, periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat.

Ditulis oleh

Lulusan S2 Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Universitas Hasanuddin (M.K.M) dan S1 Kesehatan Masyarakat (SKM), tenaga kesehatan masyarakat. Menulis seputar promosi kesehatan, gizi, kesehatan ibu dan anak, serta manajemen puskesmas.

Tentang penulis →

Komentar