Infeksi Kecacingan Penyebab Anemia pada Anak

Oleh: Amrin Madolan Pada: 9/13/2016

Anak merupakan buah hati yang akan menjadi kebanggaan bagi setiap keluarga yang menjadi penerus cita-cita setiap orang, keluarga, masyarakat dan bangsa. Memiliki anak yang sehat dan cerdas adalah impian setiap pasangan keluarga, namun terkadang tidak disadari bahwa pada keseharian kita terdapat hal yang dianggap sepele dan tidak mendapat perhatian oleh para orang tua, padahal jika dibiarkan dapat mebuyarkan impian dan cita-cita kita terhadap anak tercinta.

Hal sepele yang kami maksudkan adalah kebiasaan sehari-hari yang dapat berdampak pada kesehatan anak yaitu dapat menyebabkan kecacingan pada anak dan berlanjut pada kejadian anemia pada anak.

Kecacingan
Kecacingan

Di Indonesia, terdapat 90% anak yang terinfeksi oleh cacing, namun hal ini masih belum menjadi perhatian khusus bagi pemerintah maupun orang tua, padahal kita ketahui bersama bahwa infeksi cacing dapat menyebabkan anemia pada anak dan menghambat tumbuh kembang anak.

Pengertian-Pengertian


Infeksi Kecacingan adalah penyakit yang disebabkan oleh masuknya parasit (berupa cacing) kedalam tubuh manusia, parasit ini mempunyai tubuh yang simetris bilateral dan tersusun dari banyak sel (multiseluler).

Anemia adalah kondisi tubuh yang terjadi ketika sel-sel darah merah (eritrosit) dan/atau Hemoglobin (Hb) yang sehat dalam darah berada di bawah nilai normal (kurang darah).

Hemoglobin adalah bagian utama dari sel darah merah yang berfungsi mengikat oksigen.

Penyebab Kecacingan


Kecacingan dapat terjadi melalui hal-hal sebagai berikut:

  1. Kurang memelihara kebersihan;
  2. Buang Air Besar (BAB) di sembarang tempat;
  3. Tidak memakai alas kaki ketika berjalan di tanah atau luar rumah;
  4. Tidak menjaga kebersihan makanan dan minuman.


Ciri Anemia pada Anak


Adapun ciri-ciri anemia pada anak adalah sebagai berikut:

  1. Muka pucat;
  2. Anak terlihat letih, lemas dan lesu;
  3. Nafsu makan dan minum menjadi berkurang;
  4. Pada kondisi lanjut, berat badan anak menjadi berkurang;


Pencegahan


Menjaga Kebersihan Perorangan (Personal Hygiene)


  1. Mencuci tangan sebelum makan dan sesudah buang air besar dengan menggunakan air bersih dan sabun;
  2. Potong kuku anak secara teratur karena kuku panjang dapat menjadi tempat persinggahan larva cacing;
  3. Ajari anak untuk tidak terbiasa memasukkan jari ke dalam mulutnya, memakai sandal ketika berada di luar rumah;
  4. Mencuci sayur yang akan dimasak dengan menggunakan air bersih dan mengalir atau mencelupkan beberapa detik ke dalam air panas;
  5. Jangan jajan di sembarang tempat, apalagi pada tempat jajanan yang terbuka;
  6. Harus menggunakan air bersih untuk keperluan mandi, memasak dan keperluan rumah tangga lainnya;
  7. Pastikan air minum dimasak sampai mendidih;
  8. Mencuci dan memasak makanan sebelum dimasak;
  9. Mandi dan membersihkan badan paling kurang dua kali sehari;
  10. Memakai sandal ketika berjalan di tanah;
  11. Menutup makanan dengan tudung saji untuk mencegah debu dan lalat hinggap di makanan;


Menjaga Kebersihan Lingkungan


  1. Buang air besar di jamban;
  2. Jangan buang tinja, sampah atau kotoran lainnya di sungai;
  3. Jangan menyiram jalanan dengan air got/selokan;
  4. Menata tempat pembuangan air kotor;
  5. Membuang sampah pada tempatnya;
  6. Menjaga kebersihan lingkungan rumah.

Struktur Standar, Metode Penilaian dan Keputusan Akreditasi Puskesmas

Oleh: Amrin Madolan Pada: 8/28/2016

Struktur Standar Akreditasi Puskesmas


Struktur standar akreditasi puskesmas terdiri dari 9 Bab, dengan total 802 elemen penilaian, setiap bab akan diuraikan dalam standar, tiap standar akan diuraikan dalam kriteria, tiap kriteria diuraikan dalam elemen penilaian untuk menilai pencapaian kriteria tersebut:

  1. Bab I : Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas (PPP) dengan 59 Elemen Penilaian (EP)
  2. Bab II : Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas (KMP) dengan 121 Elemen Penilaian (EP);
  3. Bab III : Peningkatan Mutu dan Manajemen Risiko (PMMR) dengan 32 Elemen Penilaian (EP);
  4. Bab IV : Upaya Kesehatan Masyarakat yang Berorientasi Sasaran (UKMBS) dengan 53 Elemen Penilaian (EP);
  5. Bab V : Kepemimpinan dan Manajemen UKM Puskesmas (KMUP) dengan 101 Elemen Penilaian (EP);
  6. Bab VI : Sasaran Kinerja MDG's (SKM) dengan 55 Elemen Penilaian (EP);
  7. Bab VII : Layanan Klinis yang Berorientasi Pasien (LKBP) dengan 151 Elemen Penilaian (EP);
  8. Bab VIII : Manajemen Penunjang Layanan Klinis (MPLK) dengan 172 Elemen Penilaian (EP);
  9. Bab IX : Peningkatan Mutu Klinis dan Keselamatan Pasien (PMKP) dengan 58 Elemen Penilaian (EP).

Akreditasi Puskesmas
Akreditasi Puskesmas

Metode Penilaian Akreditasi Puskesmas


Penilaian akreditasi dilakukan dengan menilai tiap elemen penilaian pada tiap kriteria. Pencapaian terhadap elemen-elemen penilaian pada setiap kriteria diukur dengan tingkatan sebagai berikut:

  1. Terpenuhi : bila pencapaian elemen ≥ 80% dengan nilai 10;
  2. Terpenuhi sebagian : bila pencapaian elemen 20% - 79%, dengan nilai 5;
  3. Tidak terpenuhi : bila pencapaian elemen < 20%, dengan nilai 0;


Penilaian tiap Bab adalah penjumlahan dari nilai tiap elemen penilaian pada masing-masing kriteria yang ada pada bab tersebut dibagi jumlah elemen penilaian bab tersebut dikalikan 10, kemudian dikalikan dengan 100%.

Keputusan Akreditasi Puskesmas


Penetapan keputusan akreditasi puskesmas adalah sebagai berikut:

  1. Tidak terakreditasi: Jika pencapaian bab I, II, dan III kurang dari 75% dan Bab IV, V, dan VI kurang dari 60%, Bab VII, VIII dan IX kurang dari 20%;
  2. Terakreditasi Dasar: Jika pencapaian nilai Bab I, II, dan III ≥75%, Bab IV, V dan VI ≥60%, Bab VII, VIII dan IX ≥20%;
  3. Terakreditasi Madya: jika pencapaian nilai Bab I, II, III , IV, V ≥75%, Bab VI dan VII≥60%, Bab , VIII dan IX ≥20%;
  4. Terakreditasi Utama: jika pencapaian nilai Bab I, II, III , IV, V, VI dan VII≥75%, Bab , VIII dan IX ≥60%;
  5. Terakreditasi Paripurna : jika pencapaian nilai semua bab ≥75%.

Dokumentasi Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama

Oleh: Amrin Madolan Pada: 8/18/2016

Sistem manajemen mutu dan sistem pelayanan di FKTP serta sistem penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat di Puskesmas perlu dibakukan berdasarkan regulasi internal. Regulasi internal ini disusun dalam bentuk dokumen akreditasi yang harus dipersiapkan oleh fasilitas kesehatan tingkat pertama mandiri untuk memenuhi standar akreditasi.

Penyusunan regulasi internal perlu didukung regulasi eksternal yang berupa peraturan perundangan dan pedoman-pedoman yang diberlakukan oleh Kementrian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Organisasi Profesi, yang merupakan acuan bagi Puskesmas dalam menyelenggarakan manajemen Puskesmas, upaya kesehatan masyarakat, dan upaya kesehatan perorangan. Dokumen-dokumen tersebut sebaiknya ada di Puskesmas/Klinik, dan merupakan dokumen eksternal yang dikendalikan, meskipun dokumen eksternal tersebut tidak merupakan persyaratan dalam penilaian akreditasi.

Ilustrasi Dokumen Akreditasi
Ilustrasi Dokumen Akreditasi
Dokumen-dokumen yang perlu dipersiapkan dapat dibedakan sebagai berikut:

Dokumen Di Puskesmas


  • Penyelenggaraan manajemen Puskesmas:


  1. Kebijakan Kepala Puskesmas/Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama;
  2. Rencana Lima Tahunan Puskesmas;
  3. Pedoman/manual mutu;
  4. Pedoman/panduan teknis yang terkait dengan manajemen;
  5. Standar Prosedur Operasiona (SPO);
  6. Perencanaan Tingkat Puskesmas (PTP): Rencana Usulan Kegiatan (RUK) dan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK);
  7. Kerangka Acuan Kegiatan.


  • Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas:


  1. Kebijakan Kepala Puskesmas;
  2. Pedoman untuk masing-masing upaya kesehatan masyarakat;
  3. Standar Prosedur Operasional (SPO);
  4. Rencana Tahunan untuk masing-masing UKM;
  5. Kerangka Acuan Kegiatan pada tiap-tiap UKM.


  • Penyelenggaraan Pelayanan Klinis/Upaya Kesehatan Perorangan:


  1. Kebijakan tentang pelayanan klinis;
  2. Standar Prosedur Operasional (SPO) klinis;
  3. Pedoman pelayanan klinis;
  4. Kerangka Acuan terkait dengan Program/Kegiatan Pelayanan Klinis dan Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien.


Dokumen di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Lainnya


Dokumen-dokumen yang perlu dipersiapkan oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama lainnya, seperti klinik pratama dan praktik dokter/dokter gigi mandiri antara lain:

  1. Rencana strategik/rencana lima tahunan;
  2. Rencana tahunan
  3. Kebijakan Kepala Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;
  4. Pedoman/panduan mutu;
  5. Standar Prosedur Operasional (SPO);
  6. Panduan-panduan teknis;
  7. Kerangka Acuan Kegiatan.



Berbagai bukti pelaksanaan kegiatan dan pelayanan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama perlu menyiapkan rekam implementasi (bukti tertulis kegiatan yang dilaksanakan) dan dokumen-dokumen pendukung lain, seperti foto copy ijazah, sertifikat pelatihan, sertifikat kalibrasi dan sebagainya.

Sumber: 

Pedoman Penyusunan Dokumen Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan
Direktorat Bina Upaya Kesehatan Dasar
Tahun 2014

Standar Prosedur Operasional (SPO) untuk Akreditasi Puskesmas/FKTP

Pengertian


Istilah prosedur ada beberapa pengertian, diantaranya:
  1. Standar Operating Procedures (SPO) adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintah, (Kepmenpan No. 021 tahun 2008).
  2. Instruksi kerja adalah petunjuk kerja terdokumentasi yang dibuat secara rinci dan bersifat instruktif yang dipergunakan oleh pekerja sebagai acuan dalam melaksanakan suatu pekerjaan spesifik agar dapat mencapai hasil yang sesuai persyaratan yang telah ditetapkan (Susilo, 2003). Langkah dalam penyusunan instruksi kerja sama dengan penyusunan prosedur, namun ada perbedaan, instruksi kerja adalah suatu proses yang melibatkan suatu bagian/unit profesi, sedangkan prosedur adalah suatu proses yang melibatkan lebih dari satu bagian/unit/profesi. Prinsip dalam penyusunan prosedur dan instruksi kerja adalah kerjakan yang ditulis, tulis yang dikerjakan, buktikan dan tindak-lanjut serta dapat ditelusur hasilnya.
  3. Standar Prosedur Operasional (SPO) adalah suatu perangkat instruksi/langkah-langkah yang dibakukan untuk menyelesaikan proses kerja rutin tertentu. Istilah ini digunakan di Undang-undang No. 29 Tahun 2004, tentang Praktik Kedokteran dan Undang-undang No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.


Beberapa istilah prosedur yang sering digunakan yaitu:
  1. Prosedur yang telah ditetapkan disingkat Protap;
  2. Prosedur untuk panduan kerja (Prosedur Kerja disingkat PK);
  3. Prosedur untuk melakukan tindakan;
  4. Prosedur penatalaksanaan;
  5. Petunjuk pelaksanaan disingkat Juklak;
  6. Petunjuk pelaksanaan secara tehnis, disingkat Juknis;
  7. Prosedur untuk melakukan tindakan klinis: protokol klinis, Algoritma/Clinical Pathway.

Walaupun banyak istilah tentang pengertian prosedur tidak menjadikan salah tapsir maka yang dipergunakan didalam dokumen akreditasi Puskesmas dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama didalam pembahasan ini adalah "Standar Prosedur Operasional (SPO)". Sedangkan pengertian SPO adalah Suatu perangkat instruksi/langkah-langkah yang di bakukan untuk menyelesaikan proses kerja rutin tertentu.

Tujuan Penyusunan SPO


Agar berbagai proses kerja rutin terlaksana dengan efisien, efektif, konsisten/seragam dan aman, dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan melalui pemenuhan standar yang berlaku.

Manfaat SPO

  1. Memenuhi persyaratan standar pelayanan Puskesmas
  2. Mendokumentasikan langkah-langkah kegiatan;
  3. Memastikan staf Puskesmas memahami bagaimana melaksanakan pekerjaannya. Contoh: SPO Pemberian Informasi, SPO Pemasangan Infus, SPO Pemindahan Pasien dari tempat tidur ke kereta dorong.

Format SPO

  1. Format SPO dibakukan agar tidak terjadi banyak format yang digunakan;
  2. Format yang dibahas disini merupakan format minimal, oleh karena itu format ini dapat diberi tambahan materi kolom misalnya, nama penyusun SPO, unit yang memeriksa SPO. Untuk SPO tindakan agar memudahkan didalam melihat langkah-langkahnya dengan bagan alir, persiapan alat dan bahan dan lain-lain, namun tidak boleh mengurangi ite-item yang ada di SPO.
  3. Contoh format SPO sebagai berikut:
Format SPO
Format SPO
Penjelasan: Penulisan SPO yang harus tetap didalam tabel kotak adalah: nama puskesmas dan logo, judul SPO, nomor dokumen, tanggal diterbitkan, dan tandatangan kepala puskesmas, sedangkan untuk pengertian, tujuan, kebijakan, prosedur/langkah-langkah, dan unit terkait boleh tidak diberi kotak/tabel.

Petunjuk Pengisian SPO

  1. Logo yang dipakai adalah logo Pemerintah kabupaten/kota, nama organisasi adalah nama Puskesmas, atau logo dan nama dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.
  2. Kotak Heading: masing-masing kotak (Puskesmas, judul SPO, No. Dokumen, Nomor Revisi, Halaman SPO, Tanggal Terbit, ditetapkan Kepala Puskesmas) diisi sebagai berikut:
  • Heading dan kotaknya dicetak pada setiap halaman. Pada halaman pertama kotak heading harus lengkap, untuk halaman-halaman berikutnya kotak heading dapat hanya memuat: kotak nama puskesmas, judul SPO, No. Dokumen, Nomor Revisi dan Halaman.
  • Kotak Puskesmas/Klinik diberi nama puskesmas dan Logo Pemerintah daerah atau logo dan nama Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.
  • Judul SPO: diberi Judul/nama SPO sesuai proses kerjanya;
  • No. Dokumen: diisi sesuai dengan ketentuan penomoran yang berlaku di Puskesmas/FKTP yang bersangkutan, dibuat sistematis agar ada keseragaman.
  • No. Revisi: diisi dengan status revisi, dapat menggunakan huruf. Contoh: dokumen baru diberi huruf A, dokumen revisi pertama diberi huruf B dan seterusnya. Tetapi dapat juga dengan angka, misalnya untuk dokumen baru dapat diberi nomor 0, sedangkan dokumen revisi pertama diberi 1, dan seterusnya.
  • Halaman: diisi nomor halaman dengan mencantumkan juga total halaman untuk SPO tersebut. misalnya: halaman pertama: 1/5, halaman kedua: 2/5, halaman terakhir 5/5, ini jika SPO ada memiliki 5 halaman.
  • SPO diberi penamaan sesuai ketentuan (istilah yang digunakan Puskesmas/FKTP, misalnya SPO, Prosedur, Prosedur tetap, petunjuk pelaksanaan, prosedur kerja dan sebagainya, namun didalam akreditasi Puskesmas dan FKTP memakai istilah SPO.
  • Tanggal terbit: diberi tanggal sesuai tanggal terbitnya atau tanggal diberlakukannya SPO tersebut.
  • Ditetapkan Kepala Puskesmas/FKTP: diberi tandatangan Kepala Puskesmas/FKTP dan nama jelasnya.

Isi SPO


Isi dari SPO minimal adalah sebagai berikut:
  1. Pengertian: yang paling awal diisi adalah Judul SPO adalah, dan berisi penjelasan dan atau definisi tentang istilah yang mungkin sulit dipahami atau menyebabkan salah pengertian/menimbulkan multi persepsi;
  2. Tujuan: berisi tujuan pelaksanaan secara spesifik. Kata kunci: "Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk ....".
  3. Kebijakan: berisi kebijakan Kepala Puskesmas/FKTP yang menjadi dasar dibuatnya SPO tersebut. Dicantumkan kebijakan yang mendasari SPO tersebut, contoh untuk SPO imunisasi pada bayi, pada kebijakan dituliskan: Keputusan Kepala Puskesmas No. 005/2014 tentang Pelayanan Imunisasi.
  4. Referensi: berisikan dokumen eksternal sebagai acuan penyusunan SPO, bisa berbentuk buku, peraturan perundang-undangan, ataupun bentuk lain sebagai bahan pustaka.
  5. Langkah-langkah prosedur: bagian ini merupakan bagian utama yang menguraikan langkah-langkah kegiatan untuk menyelesaikan proses kerja tertentu.
  6. Unit terkait: berisi unit-unit yang terkait dan atau prosedur terkait dalam proses kerja tersebut.
Dari keenam isi SPO sebagaimana diuraikan diatas, dapat ditambahkan antara lain: bagan alir, dokumen terkait, dan sebagainya menyesuaikan dengan format SPO yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah, yang penting dalam satu organisasi menggunakan satu format yang seragam.

Diagram Alir/Bagan Alir (Flow Chart)


Didalam penyusunan prosedur maupun instruksi kerja sebaiknya dalam langkah-langkah kegiatan dilengkapi dengan diagram alir/bagan alir untuk memudahkan dalam pemahaman langkah-langkahnya. Adapun bagan alir secara garis besar dibagi menjadi dua macam, yaitu diagram alir makro dan diagram alir mikro.

  • Diagram alir makro, menunjukkan kegiatan-kegiatan secara garis besar dari proses yang ingin kita tingkatkan, hanya mengenal satu simbol yaitu simbol blok:

Simbol Blok
Simbol Blok
  • Diagram alir mikro, menunjukkan rincian kegiatan-kegiatan dari tiap tahapan diagram makro, bentuk simbol sebagai berikut:

Awal kegiatan:

Awal Kegiatan
Awal Kegiatan

Akhir kegiatan:

Akhir Kegiatan
Akhir Kegiatan

Simbol keputusan:

Simbol Keputusan
Simbol Keputusan

Penghubung:

Simbol Penghubung
Simbol Penghubung

Dokumen:

Simbol Dokumen
Simbol Dokumen

Arsip:

Simbol Arsip
Simbol Arsip


Tatacara Pengelolaan SPO


  1. Agar ditetapkan siapa yang mengelola SPO;
  2. Pengelola SPO harus mempunyai arsip seluruh SPO Puskesmas/Klinik;
  3. Pengelola SPO agar membuat tatacara penyusunan, penomoran, distribusi, penarikan, penyimpanan, evaluasi dan revisi SPO.


Tatacara Penyusunan SPO

Hal-hal yang perlu diingat:

  1. Siapa yang harus menulis atau menyusun SPO;
  2. Bagaimana merencanakan dan mengembangkan SPO;
  3. Bagaimana SPO dapat dikenali;
  4. Bagaimana memperkenalkan SPO kepada pelaksana dari unit terkait;
  5. Bagaimana pengendalian SPO: penomoran, revisi yang berkala, dan distribusi kepada siapa.


Syarat Penyusunan SPO


  1. Identifikasi kebutuhan, yakni mengidentifikasi apakah kegiatan yang dilakukan saat ini sudah memiliki SPO atau belum, dan bila sudah agar diidentifikasi apakah SPO masih efektif atau tidak, jika belum apakah kegiatan tersebut perlu disusun prosedurnya.
  2. Perlu ditekankan bahwa SPO harus ditulis oleh mereka yang melakukan pekerjaan tersebut atau oleh unit kerja tersebut. Tim atau panitia yang ditunjuk oleh kepala Puskesmas/FKTP hanya untuk menanggapi dan mengoreksi SPO tersebut. Hal tersebut sangatlah penting, karena komitmen terhadap pelaksanaan SPO hanya diperoleh dengan adanya keterlibatan personel/unit kerja dalam penyusunan SPO.
  3. SPO harus merupakan flow charting dari suatu kegiatan. Pelaksana atau unit kerja agar mencatat proses kegiatan dan membuat alurnya kemudian Tim Mutu diminta memberikan tanggapan.
  4. Di dalam SPO harus dapat dikenali dengan jelas siapa melakukan apa, dimana, kapan dan mengapa.
  5. SPO jangan menggunakan kalimat majemuk. Subjek, predikat dan ojek harus jelas.
  6. SPO harus menggunakan kalimat perintah/instruksi dengan bahasa yang dikenal pemakai;
  7. SPO harus jelas, ringkas, dan mudah dilaksanakan. Untuk SPO pelayanan pasien maka harus memperhatikan aspek keselamatan, keamanan dan kenyamanan pasien. Untuk SPO profesi harus mengacu kepada standar professi, standar pelayanan, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) kesehatan, dan memperhatikan aspek keselamatan pasien.

Proses Penyusunan SPO

  • SPO disusun dengan menggunakan format sesuai dengan panduan penyusunan dokumen akreditasi Puskesmas/FKTP.
  • Penyusunan SPO dapat dikoordinir oleh tim mutu/tim akreditasi puskesmas/FKTP dengan mekanisme sebagai berikut:
  1. Pelaksana atau unit kerja/upaya menyusun SPO dengan melibatkan unit terkait;
  2. SPO yang telah disusun oleh pelaksana atau unit kerja disampaikan ke tim mutu/tim akreditasi;
  3. Fungsi tim mutu/tim akreditasi Puskesmas didalam penyusunan adalah:
  • Memberikan tanggapan, mengkoordinir dan memperbaiki SPO yang telah disusun oleh pelaksana atau unit kerja baik dari segi bahasa maupun penulisan;
  • Mengkoordinir proses pembuatan SPO sehingga tidak terjadi duplikasi SPO/tumpang tindih SPO antar unit;
  • Melakukan cek ulang terhadap SPO-SPO yang akan ditandatangani oleh Kepala Puskesmas;
  • Penyusunan SPO dilakukan dengan mengidentifikasi kebutuhan SPO. Untuk SPO pelayanan dan SPO administrasi, untuk melakukan identifikasi kebutuhan SPO bisa dilakukan dengan menggambarkan proses bisnis di unit kerja tersebut atau alur kegiatan dari kerja yang dilakukan di unit tersebut. Sedangkan untuk SPO klinis, identifikasi kebutuhan dilakukan dengan mengetahui pola penyakit yang sering ditangani di unit kerja tersebut. Dari identifikasi kebutuhan SPO dapat diketahui berapa banyak dan macam SPO yang harus dibuat/disusun. Untuk melakukan identifikasi kebutuhan SPO dapat pula dilakukan dengan memperhatikan elemen penilaian pada standar akreditasi, minimal SPO-SPO apa saja yang harus ada. SPO yang dipersyaratkan di elemen penilaian adalah SPO minimal yang harus ada di Puskesmas/FKTP. Sedangkan identifikasi SPO dengan menggambarkan terlebih dahulu proses bisnis di unit kerja adalah seluruh SPO secara lengkap yang harus ada di unit kerja tersebut;
  • Mengingat SPO merupakan flow charting dari proses kegiatan maka untuk memperoleh pengertian yang jelas bagi subyek, penulisan SPO adalah dimulai dengan membuat flow chart dari kegiatan yang dilaksanakan. Caranya adalah membuat diagram kotak sederhana yang menggambarkan langkah penting dari seluruh proses. Setelah dibuatkan diagram kotak maka diuraikan kegiatan masing-masing kotak dan dibuat alurnya.
  • Semua SPO harus ditandatangani oleh Kepala Puskesmas/Kepala Klinik.
  • Agar SPO dapat dikenali oleh pelaksana maka perlu dilakukan sosialisasi SPO-SPO tersebut dan bila SPO tersebut rumit maka untuk melaksanakan SPO tersebut perlu dilakukan pelatihan.

Hal-Hal yang Memengaruhi Keberhasilan Penyusunan SPO

  • Adanya komitmen dari Kepala Puskesmas/FKTP yang terlihat dengan adanya dukungan fasilitas dan sumber daya.
  • Adanya fasilitator/petugas yang mempunyai kemampuan dan kemauan untuk menyusun SPO;
  • Adanya target waktu yaitu ada target dan jadwal yang disusun dan disepakati;
  • Adanya pemantauan dan pelaporan kemajuan penyusunan SPO.
  • Tatacara penomoran SPO
Penomoran SPO maupun dokumen lainnya diatur pada kebijakan pengendalian dokumen dengan ketentuan:
  1. Semua SPO harus diberi nomor;
  2. Puskesmas/FKTP agar membuat kebijakan tentang pemberian nomor untuk SPO sesuai dengan tata naskah yang dijadikan pedoman;
  3. Pemberian nomor mengikuti tata naskah Puskesmas/FKTP, atau ketentuan penomoran yang khusus untuk SPO (bisa menggunakan garis miring atau dengan sistim digit). Pemberian nomor sebaiknya dilakukan secara terpusat.
  • Kode-Kode dapat dipergunakan untuk pemberian nomor, seperti contoh berikut:
  1. Kode unit kerja: masing-masing unit kerja di Puskesmas/FKTP mempunyai kode sendiri-sendiri yang dapat berbentuk angka atau huruf. Sebagai contoh pada Program Bab VI, dengan VI/SPO/KIAKB, dan lain sebagainya (namun tergantung didalam pedoman tata naskah yang berlaku);
  2. Nomor urut SPO adalah urutan nomor SPO di dalam unit kerja upaya Puskesmas/FKTP;
  3. Satu SPO dipergunakan oleh lebih dari ssatu unit yang berbeda misalnya SPO rujukan pasien maka diberi kolom unit terkait/unit pemakai SPO.

Tatacara Penyimpanan SPO

  1. Penyimpanan adalah bagaimana SPO tersebut disimpan;
  2. SPO asli (master dokumen/SPO yang sudah dinomori dan sudah ditandatangani) agar disimpan di sekretariat Tim Akreditasi Puskesmas/FKTP atau Bagian Tata Usaha Puskesmas/FKTP, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di organisasi tersebut tentang tata cara pengarsipan dokumen yang diatur dalam tata naskah. Penyimpanan SPO yang asli harus rapi sesuai metode pengarsipan sehingga mudah dicari kembali bila diperlukan.
  3. SPO fotocopy disimpan di masing-masing unit upaya Puskesmas/FKTP dimana SPO tersebut dipergunakan. Bila SPO tersebut tidak berlaku lagi atau tidak dipergunakan maka unit kerja wajib mengembalikan SPO sudah tidak berlaku tersebut ke sekretariat mutu atau Bagian Tata Usaha sehingga di unit kerja hanya ada SPO yang berlaku saja. Sekretariat Tim Mutu atau bagian Tata Usaha organisasi dapat memusnahkan fotocopy SPO yang tidak berlaku tersebut, namun untuk SPO yang asli agar tetap disimkpan, dengan lama penyimpanan sesuai ketentuan dalam ketentuan retensi dokumen yang berlaku di Puskesmas/FKTP;
  4. SPO di unit upaya Puskesmas/FKTP harus diletakan ditempat yang mudah dilihat, mudah diambil, dan mudah dibaca oleh pelaksana.

Tatacara Pendistribusian SPO

  1. Distribusi adalah kegiatan atau usaha menampaikan SPO kepada unit upaya atau pelaksana yang memerlukan SPO tersebut agar dapat digunakan sebagaimana panduan dalam melaksanakan kegiatannya. Kegiatan ini dilakukan oleh tim mutu atau bagian Tata Usaha Puskesmas/FKTP sesuai pedoman tata naskah.
  2. Distribusi harus memakai ekspedisi dan/atau formulir tanda terima.
  3. Distribusii SPO bisa hanya untuk unit kerja tertentu tetapi bisa juga untuk seluruh unit kerja lainnya.
  4. Bagi Puskesmas/Klinik yang sudah menggunakan e-file maka distribusi SPO bisa melalui jejaring area local, dan diatur kewenangan otoritasi disetiap unit kerja, sehingga unit kerja dapat mengetahui batas kewenangan dalam membuka SPO.

Evaluasi SPO


Evaluasi SPO dilakukan terhadap isi maupun penerapan SPO.

  1. Evaluasi penerapan/kepatuhan terhadap SPO dapat dilakukan dengan menilai tingkat kepatuhan terhadap langkah-langkah dalam SPO. Untuk evaluasi ini dapat dilakukan dengan menggunakan daftar tilik/check list.
  2. Daftar tilik adalah daftar urutan kerja (actions) yang dikerjakan secara konsisten, diikuti dalam pelaksanaan suatu rangaian kegiatan, untuk diingat, dikerjakan dan diberi tanda (check-mark).
  3. Daftar tilik merupakan bagian dari sestem manajemen mutu untuk mendukung standarisasi suatu proses pelayanan.
  4. Daftar tilik tidak dapat digunakan untuk SPO yang kompleks;
  5. Daftar tilik digunakan untuk mendukung, mempermudah pelaksanaan dan memonitor SPO bukan untuk menggantikan SPO itu sendiri.

Langkah-langkah Menyusun Daftar Tilik

Langkah awal menyusun daftar tilik dengan melakukan identifikasi prosedur yang membutuhkan daftar tilik untuk mempermudah pelaksanaan dan monitoringnya.
  • Gambaran flow-chart dari prosedur tersebut;
  • Buat daftar kerja yang harus dilakukan;
  • Susun urutan kerja yang harus dilakukan;
  • Masukan dalam daftar tilik sesuai dengan format tertentu;
  • Lakukan uji-coba;
  • Lakukan perbaikan daftar tilik;
  • Standarisasi daftar tilik;
  • Daftar tilik untuk mengecek kepatuhan terhadap SPO dalam langkah-langkah kegiatan, dengan rumus sebagai berikut:

Evaluasi Isi SPO

  • Evaluasi SPO dilaksanakan sesuai kebutuhan dan minimal sekali dalam dua tahun yang dilakukan oleh masing-masing unit kerja.
  • Hasil evaluasi: SPO masih tetap bisa dipergunakan, atau SPO tersebut perlu diperbaiki/direvisi. Perbaikan/Revisi isi SPO bisa dilakukan sebagian atau seluruhnya.
  • Perbaikan/revisi perlu dilakukan bila:
  1. Alur SPO sudah tidak sesuai dengan keadaan yang ada;
  2. Adanya perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) pelayanan kesehatan;
  3. Adanya perubahan organisasi atau kebijakan baru;
  4. Adanya perubahan fasilitas.

  • Penggantian Kepala Puskesmas, bila SPO memang masih sesuai/dipergunakan maka tidak perlu direvisi. 

Sumber: 
Pedoman Penyusunan Dokumen Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan
Direktorat Bina Upaya Kesehatan Dasar
Tahun 2014

Langkah-Langkah Persiapan Akreditasi Puskesmas

Oleh: Amrin Madolan Pada: 8/14/2016

Akreditasi Puskesmas
Akreditasi Puskesmas

Puskesmas yang akan diakreditasi ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Pelaksanaan penyiapan akreditasi dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Tim Pendamping Akreditasi Puskesmas dan/atau Pihak Ketiga yang ditunjuk dengan langkah-langkah sebagai berikut:
  • Lokakarya di Puskesmas selama dua hari efektif untuk menggalang komitmen dan pemahaman tentang Standar dan Instrumen Akreditasi, pembentukan Panitia Persiapan Akreditasi Puskesmas, dan pembentukan kelompok kerja, yaitu Kelompok Kerja Manajemen, Kelompok Kerja Upaya Puskesmas, dan Kelompok Kerja Pelayanan Klinis.
  • Pendampingan di Puskesmas diikuti oleh seluruh karyawan Puskesmas untuk memahami secara rinci standar dan instrumen akreditasi Puskesmas dan persiapan self-assessment.
  • Pelaksanaan self-assessment oleh Panitia Persiapan Akreditasi Puskesmas.
  • Panitia Persiapan Akreditasi Puskesmas melakukan pembahasan hasil self-assessment bersama Tim Pendamping Akreditasi dan menyusun Rencana Aksi untuk persiapan akreditasi.
  • Penyiapan Dokumen Akreditasi, dengan tahapan:
  1. Identifikasi dokumen yang dipersyaratkan oleh standar akreditasi;
  2. Penyiapan tata naskah penulisan dokumen termasuk di dalamnya pengendalian dokumen akreditasi yang meliputi pengaturan tentang kewenangan pemuatan, pemanfaatan dan penyimpanan seluruh dokumen puskesmas;
  3. Penyiapan dokumen akreditasi
dokumen internal, meliputi: Surat-surat keputusan, pedoman mutu, pedoman-pedoman yang terkait dengan pelayanan, kerangka acuan, standar prosedur operasional (SPO) dan rekam implementasi (dokumen sebagai bukti telusur).
Dokumen eksternal yang perlu disediakan. Penyiapan dokumen sebagai regulasi internal tersebut membutuhkan waktu lebih kurang 4 bulan. Selama penyiapan dokumen dilakukan pendampingan lebih kurang sampai dengan 5 kali @ 2 hari.
  • Setelah dokumen yang merupakan regulasi internal disusun, berikut dengan program-program kegiatan yang direncanakan, maka dilakukan implementasi sesuai dengan kebijakan, pedoman/panduan, prosedur dan program kegiatan yang direncanakan. Pelaksanaan kegiatan implementasi tersebut diperkirakan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 sampai dengan 6 bulan dengan pendampingan 3 sampai dengan 5 kali @ 2 hari.
  • Penilaian Prasertifikasi oleh Tim Pendamping Akreditasi, untuk mengetahui kesiapan puskesmas untuk diusulkan dilakukan penilaian akreditasi.
  • Pengusulan Puskesmas yang siap diakreditasi dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota berdasarkan rekomendasi hasil Penilaian Prasertifikasi oleh Tim Pendamping Akreditasi.

Demikian yang dapat kami bagikan, semoga dapat bermanfaat.

Pelaksanaan Penyuluhan untuk Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan

Oleh: Amrin Madolan Pada: 7/29/2016

Pengertian Pemberdayaan Masyarakat


Pemberdayaan Masyarakat adalah segala upaya fasilitasi yang bersifat non instruktif, guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat agar mampu mengidentifikasi masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, merencanakan dan melakukan pemecahannya dengan memanfaatkan potensi setempat.

Pemberdayaan Masyarakat
Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan adalah proses pemberian informasi kepada individu, keluarga atau kelompok (klien) secara terus menerus dan berkesinambungan mengikuti perkembangan klien, serta proses membantu klien agar klien tersebut berubah dari tidak tahu menjadi tahu atau sadar (aspek pengetahuan atau knowlandge), dari tahu menjadi mau (aspek sikap atau attitud), dari mau menjadi mampu melaksanakan perilaku yang diperkenalkan (aspek tindakan atau practice).

Tujuan Pemberdayaan Masyarakat


Tujuannya adalah agar penerima manfaat tahu, mau dan mampu menerapkan inovasi tersebut demi tercapainya perbaikan mutu hidupnya di bidang kesehatan. Perlu diingat bahwa keberadaan masyarakat penerima manfaat sangat beragam dalam hal budaya, sosial, kebutuhan, motivasi dan tujuan yang diinginkan.

Sasaran Pemberdayaan Masyarakat



  1. Sasaran Utama adalah individu, keluarga dan kelompok masyarakat;
  2. Sasaran pendukung adalah individu maupun kelompok yang berperan aktif dalam melakukan upaya pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan yaitu petugas kesehatan, kader, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, TP-PKK, Organisasi Masyarakat, Organisasi Keagamaan, Pramuka, Organisasi Pemuda, Organisasi Profesi, Media Masa, Lintas Sektor dan swasta/dunia usaha;
  3. Sasaran lainnya adalah penentu kebijakan yang mempunyai kewenangan memberikan dukungan kebijakan dan sumbernya sasaran tersebut adalah RT, RW, Kepala Desa, Lurah, Camat, Bupati, Walikota, BPD, DPRD, Ketua TpPKK.


Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat


Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan dapat dilakukan dengan pendekatan:

  1. Makro, dilakukan dengan pembangunan komitmen di setiap jenjang, membangkitkan opini masyarakat, menyediakan petunjuk teknis operasional atau petunjuk pelaksanaan dan biaya operasional, serta monitoring dan evaluasi serta koordinasi;
  2. Mikro, dilakukan dengan menggali potensi yang belum disadari masyarakat (potensi dapat muncul dari adanya kebutuhan masyarakat) yang diperoleh melalui pengarahan, pemberian masukan, dialog, kerjasama dan pendelegasian serta membuat model-model percontohan dan prototipe pengembangan masyarakat.

Metode Pemberdayaan Masyarakat


Adapun metode Pemberdayaan Masyarakat dapat dilakukan dengan metode-metode sebagai berikut:
  1. Metode Rapid Rural Appraisal (RRA) atau penilaian dessa secara partisipatif;
  2. Metode Participatory Rapid Appraisal (PRA);
  3. Metode Participatory Learning and Action (PLA);
  4. Participatory Assessment and Planning (PAP);
  5. Participatory Hygiene and Sanitation Transformation (PHAST);
  6. Communication for Behavior Impact (COMBI).

Langkah-Langkah Pemberdayaan Masyarakat


Adapun langkah-langkah pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut:
  1. Perumusan upaya pemecahan masalah oleh masyarakat dan membuat perencanaan;
  2. Pelaksanaan kegiatan pemecahan masalah kesehatan oleh masyarakat;
  3. Pembinaan dan pengembangan upaya pemberdayaan masyarakat;

Demikianlah yang dapat kami bagikan semoga dapat bermanfaat.

Akreditasi Puskesmas dan Ketersediaan Sumber Daya di Puskesmas

Oleh: Amrin Madolan Pada: 7/18/2016

Melakukan akreditasi puskesmas merupakan hal yang wajib bagi setiap puskesmas sebagaimana yang telah diatur dalam Permenkes Nomor 46 Tahun 2015. Batas akhir pelaksanaan akreditasi puskesmas yaitu pada tahun 2019.

Sebagaimana kita ketahui bahwa kondisi puskesmas di seluruh Indonesia masih memiliki banyak kekurangan baik dari segi sarana prasarana, ketenagaan maupun pembiayaan terutama bagi puskesmas-puskesmas yang berada di daerah terpencil dan tidak menutup kemungkinan juga masih ditemukan pada puskesmas pedesaan yang tersebar di seluruh kabupaten kota di Indonesia.

Dari hal tersebut diatas, maka saya membuat tulisan ini sebagai bahan yang mungkin dapat menjadi bahan pertimbangan untuk kita semua dalam mempersiapkan pelaksanaan akreditasi puskesmas. Tulisan ini kami beri judul "Akreditasi Puskesmas dan Ketersediaan Sumber Daya di Puskesmas". Yang kami maksudkan sumber daya disini adalah menyangkut Ketersediaan Sumber Daya Tenaga serta Sumberdaya Sarana dan Prasarana di Puskesmas.

Sumber Daya Tenaga


Ketersediaan tenaga di Puskesmas menjadi salah satu elemen dalam pelaksanaan akreditasi di puskesmas. Mengenai ketenagaan tersebut telah diatur dalam permenkes Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Puskesmas yang mana jumlah dan spesifikasi dari tenaga-tenaga yang dibutuhkan juga telah diatur secara lengkap untuk masing-masing kriteria puskesmas.

Masalahnya, apakah seluruh puskesmas di seluruh Indonesia khususnya di daerah terpencil telah memiliki tenaga dokter, dokter gigi dan beberapa jenis tenaga sebagaimana yang dicantumkan pada Permenkes tersebut?

Salah satu kasus yang ditemukan, ada puskesmas yang tidak teregistrasi hanya karena tidak memiliki jenis tenaga tertentu. Sementara syarat utama untuk melakukan akreditasi adalah puskesmas tersebut harus telah di registrasi di Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. Dengan uraian tersebut, kita pasti bisa menyimpulkan apa yang terjadi pada Puskesmas di daerah-daerah terpencil.

Sumber Daya Sarana dan Prasarana


Ketersediaan sarana dan prasarana di puskesmas juga merupakan bagian yang akan mendukung terlaksananya Akreditasi Puskesmas. Standar peralatan yang harus ada di Puskesmas juga telah di atur pada Permenkes Nomor 75 Tahun 2014.

Seperti halnya pada sumber daya tenaga, sumber daya sarana dan prasarana juga terdapat berbagai kekurangan pada puskesmas di daerah-daerah terpencil sehingga kita juga tahu apa akibat dari kekurangan tersebut.

Namun, apakah dengan hal tersebut dapat terpenuhi sampai akhir 2019? Ataukah ini akan menjadi bumerang bagi pelaksanaan akreditasi puskesmas bagi puskesmas-puskesmas di yang berada di daerah-daerah terpencil? Jawabannya ada pada kita semua yang akan menyimpulkan.

Terima kasih telah berkunjung pada blog sederhana ini, semoga bermanfaat.