Langsung ke konten utama

Postingan

Menampilkan postingan dari Februari, 2018

Contoh Notulen Lokmin Bulanan Puskesmas

Lokakarya Mini atau lokmin bulanan puskesmas bukanlah hal baru bagi petugas puskesmas, karena kegiatan ini wajib dilaksanakan karena merupakan bagian dari manajemen puskesmas itu sendiri. Berbicara mengenai lokmin bulanan puskesmas, kami telah membagikan informasinya melalui tulisan kami sebelumnya yang berjudul Pedoman Lokakarya Mini Puskesmas . Jadi, untuk kejelasan teknis pelaksanaannya silakan menuju link tersebut. Pada kali ini kami secara khusus akan membagikan informasi kepada para pembaca Mitra Kesehatan Masyarakat tentang contoh notulen lokmin bulanan puskesmas, karena dari hasil statistik blog kami menemukan pencarian tentang hal tersebut masih sangat tinggi. Oleh karena itu, kami berkesimpulan bahwa masih banyak orang yang membutuhkan informasi tentang contoh notulen lokmin bulanan puskesmas. Contoh Notulen Lokmin Bulanan Puskesmas Dari segi materi pertemuan, lokmin bulanan puskesmas dibedakan menjadi dua macam yaitu lokmin bulanan pertama dan lokmin bulanan rutin,...

Lakukan Hal Ini pada 1000 Hari Pertama Kehidupan Demi Masa Depan Anak

Bagi sebagian orang tidak asing lagi dengan istilah 1000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK). Namun ada sebagian besar orang belum mengetahuinya, apalagi memahaminya. Oleh karena itu, melalui kesempatan kali ini kami akan memberikan sedikit penjelasan tentang hal penting tersebut. Apa Itu 1000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK)? 1000 Hari Pertama Kehidupan yaitu 270 hari dimulai masa kehamilan hingga 730 hari masa kehidupan pertama sampai anak berusia 2 tahun. Periode ini dikenal dengan periode emas yang sangat mempengaruhi kehidupan anak dimasa mendatang. Pada periode ini kita perlu melindungi kesehatan dan gizi anak sejak janin dalam kandungan sampai anak berusia 2 tahun. 1000 Hari Kehidupan Pertama Periode Emas Langkah-langkah Apa yang Harus Dipersiapkan untuk Periode Emas Ini? Persiapan Sebelum Kehamilan Setiap calon pengantin memeriksakan status kesehatannya kepada petugas kesehatan dan diberikan suntikan imunisasi tetanus toksoid. Selain itu, calon pengantin...

Mengenal Masalah Kesehatan Desa melalui Survey Mawas Diri (SMD)

Langkah awal untuk mengatasi permasalahan kesehatan yang ada di masyarakat adalah sedini mungkin kita harus mengenal permasalahan kesehatan yang ada di wilayah tersebut sehingga menjadi dasar dalam mengambil tindakan penanganan. Dengan mengenal permasalahan kesehatannya, maka masyarakat juga akan tanggap dan siaga mengatasi segala kemungkinan yang terjadi sebagai akibat dari permasalahan tersebut. Berbagai upaya pemberdayaan dilakukan demi menciptakan kemandirian tersebut. Termasuk didalamnya adalah meningkatkan berbagai Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) seperti Posyandu, Posbindu, Polindes, Poskesdes dan pembentukan berbagai kader kesehatan lainnya yang dibina oleh petugas kesehatan terkait. Terlepas dari program kesehatan yang merupakan kewajiban beberapa instansi, perlu diketahui bahwa segala upaya yang dilakukan tersebut merupakan kebutuhan kita sebagai masyarakat demi meningkatkan derajat kesehatan yang optimal, sehingga sangatlah wajar jika kita merasa terpanggil...

Apakah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tugas Belajar Harus Membuat SKP?

Walaupun sudah diatur dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (PERKA BKN) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, namun masih saja ada teman-teman yang bertanya tentang bagaimana mekanisme pembuatan SKP bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melaksanakan tugas belajar. Hal ini dimaklumi karena mungkin peraturan tersebut belum sempat terbaca oleh mereka sehingga mereka belum mendapatkan informasi yang jelas tentang itu. Melalui kesempatan kali ini kami akan membagikan informasi kepada teman-teman pegawai yang melakukan tugas belajar tentang bagaimana peraturan terkait dengan permasalahan tersebut. Sebagaimana yang disebutkan dalam PERKA BKN Nomor 1 Tahun 2013, bahwa terdapat beberapa jenis pegawai yang dikecualikan dalam penilaian prestasi kerja, sehingga pegawai yang bersangkutan tidak lagi membuat SKP sebagaimana pegawai pada umumnya yang sedang melaksanakan tugas di i...

Akreditasi Puskesmas Jangan Sekedar Memperbaiki Dokumen dan Pelayanan

Sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi, seluruh puskesmas di Indonesia diperintahkan untuk mempersiapkan diri dalam melaksanakan peraturan tersebut. Alhasil, puskesmas-puskesmas yang ada pun berlomba-lomba mempersiapkan segala kebutuhan terkait dengan elemen penilaian yang menjadi standar penilaian demi mendapatkan kriteria terakreditasi. Setelah beberapa tahun berjalan, survey demi survey pun dilaksanakan pada puskesmas-puskesmas yang menjadi lokus akreditasi di setiap tahunnya. Hasilnya pun bervariasi, ada beberapa yang berhasil mendapatkan status akreditasi paripurna, utama, madya dan sebagian besar adalah akreditasi dasar. Namun masih juga ada yang belum berhasil mendapatkan status terakreditasi atau melakukan remedial pada beberapa bulan kemudian setelah pengumuman hasil survey. Dalam mempersiapkan diri untuk mengikuti proses akred...