MITRA KESMAS

Struktur Standar Akreditasi Puskesmas Struktur standar akreditasi puskesmas terdiri dari 9 Bab, dengan total 802 elemen penilaian, setiap bab akan diuraikan dalam standar, tiap standar akan diuraikan dalam kriteria, tiap kriteria diuraikan dalam elemen penilaian untuk menilai pencapaian kriteria tersebut: Bab I : Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas (PPP) dengan 59 Elemen Penilaian (EP) Bab II : Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas (KMP) dengan 121 Elemen Penilaian (EP); Bab III : Peningkatan Mutu dan Manajemen Risiko (PMMR) dengan 32 Elemen Penilaian (EP); Bab IV : Upaya Kesehatan Masyarakat yang Berorientasi Sasaran (UKMBS) dengan 53 Elemen Penilaian (EP); Bab V : Kepemimpinan dan Manajemen UKM Puskesmas (KMUP) dengan 101 Elemen Penilaian (EP); Bab VI : Sasaran Kinerja MDG's (SKM) dengan 55 Elemen Penilaian (EP); Bab VII : Layanan Klinis yang Berorientasi Pasien (LKBP) dengan 151 Elemen Penilaian (EP); Bab VIII : Manajemen Penunjang Layanan Klinis (MPLK) dengan 172 Elemen Penil...

Sistem manajemen mutu dan sistem pelayanan di FKTP serta sistem penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat di Puskesmas perlu dibakukan berdasarkan regulasi internal. Regulasi internal ini disusun dalam bentuk dokumen akreditasi yang harus dipersiapkan oleh fasilitas kesehatan tingkat pertama mandiri untuk memenuhi standar akreditasi. Penyusunan regulasi internal perlu didukung regulasi eksternal yang berupa peraturan perundangan dan pedoman-pedoman yang diberlakukan oleh Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Organisasi Profesi, yang merupakan acuan bagi Puskesmas dalam menyelenggarakan manajemen Puskesmas, upaya kesehatan masyarakat, dan upaya kesehatan perorangan. Dokumen-dokumen tersebut sebaiknya ada di Puskesmas/Klinik, dan merupakan dokumen eksternal yang dikendalikan, meskipun dokumen eksternal tersebut tidak merupakan persyaratan dalam penilaian akreditasi. Dokumen-dokumen yang perlu dipersiapkan dapat dibedakan sebagai berikut: D...

Pengertian Standar Prosedur Operasional (SPO) Istilah prosedur ada beberapa pengertian, diantaranya: Standar Operating Procedures (SPO) adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintah, (Kepmenpan No. 021 tahun 2008). Instruksi kerja adalah petunjuk kerja terdokumentasi yang dibuat secara rinci dan bersifat instruktif yang dipergunakan oleh pekerja sebagai acuan dalam melaksanakan suatu pekerjaan spesifik agar dapat mencapai hasil yang sesuai persyaratan yang telah ditetapkan (Susilo, 2003). Langkah dalam penyusunan instruksi kerja sama dengan penyusunan prosedur, namun ada perbedaan, instruksi kerja adalah suatu proses yang melibatkan suatu bagian/unit profesi, sedangkan prosedur adalah suatu proses yang melibatkan lebih dari satu bagian/unit/profesi. Prinsip dalam penyusunan prosedur dan instruksi kerja adalah kerjakan yang ditulis, tulis yang dikerjakan, buktikan dan tindak-lanjut serta dapat ditelusur hasilnya...

Puskesmas yang akan diakreditasi ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Pelaksanaan penyiapan akreditasi dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Tim Pendamping Akreditasi Puskesmas dan/atau Pihak Ketiga yang ditunjuk dengan langkah-langkah sebagai berikut: Lokakarya di Puskesmas selama dua hari efektif untuk menggalang komitmen dan pemahaman tentang Standar dan Instrumen Akreditasi, pembentukan Panitia Persiapan Akreditasi Puskesmas, dan pembentukan kelompok kerja, yaitu Kelompok Kerja Manajemen, Kelompok Kerja Upaya Puskesmas, dan Kelompok Kerja Pelayanan Klinis. Pendampingan di Puskesmas diikuti oleh seluruh karyawan Puskesmas untuk memahami secara rinci standar dan instrumen akreditasi Puskesmas dan persiapan self-assessment. Pelaksanaan self-assessment oleh Panitia Persiapan Akreditasi Puskesmas. Panitia Persiapan Akreditasi Puskesmas melakukan pembahasan hasil self-assessment bersama Tim Pendamping Akreditasi dan menyusun...

Sebagaimana yang telah kami ungkapkan pada postingan kami sebelumnya bahwa Inisiasi Menyusu Dini (IMD) merupakan hal yang perlu di lakukan terhadap bayi baru lahir. Namun tidak dipungkiri bahwa masih terdapat banyak hal yang masih menjadi tanda tanya bagi sebagian besar orang tentang IMD itu sendiri. Berikut ini kami berikan 16 Pertanyaan Seputar Inisiasi Menyusu Dini (IMD) yang sering muncul di masyarakat serta jawabannya: Pertanyaan 1: Apakah setelah persalinan, ibu merasa terlalu lelah untuk menyusui? Jawaban : Hampir semua ibu yang baru bersalin mampu menyusui bayinya segera setelah lahir, kecuali dalam situasi darurat. Justru, memeluk dan menyusui bayi dapat menghilangkan rasa sakit dan lelah ibu. Pertanyaan 2: Apakah bayi baru lahir dapat menyusu sendiri? Jawaban : Bayi memiliki naluri kuat untuk mencari puting dalam satu jam pertama setelah dia dilahirkan di dunia. Sebagian besar bayi mampu menyusu apabila diberi kesempatan IMD yang benar. Pertanyaan 3: Apa gunanya menyusui bay...

Pengertian Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat adalah segala upaya fasilitasi yang bersifat non instruktif, guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat agar mampu mengidentifikasi masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, merencanakan dan melakukan pemecahannya dengan memanfaatkan potensi setempat. Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan adalah proses pemberian informasi kepada individu, keluarga atau kelompok (klien) secara terus menerus dan berkesinambungan mengikuti perkembangan klien, serta proses membantu klien agar klien tersebut berubah dari tidak tahu menjadi tahu atau sadar (aspek pengetahuan atau knowlandge ), dari tahu menjadi mau (aspek sikap atau attitud ), dari mau menjadi mampu melaksanakan perilaku yang diperkenalkan (aspek tindakan atau practice). Tujuan Pemberdayaan Masyarakat Tujuannya adalah agar penerima manfaat tahu, mau dan mampu menerapkan inovasi tersebut demi tercapainya perbaikan mutu hidupnya di bidang kesehatan . Perlu diingat...

Melakukan akreditasi puskesmas merupakan hal yang wajib bagi setiap puskesmas sebagaimana yang telah diatur dalam Permenkes Nomor 46 Tahun 2015. Batas akhir pelaksanaan akreditasi puskesmas yaitu pada tahun 2019. Sebagaimana kita ketahui bahwa kondisi puskesmas di seluruh Indonesia masih memiliki banyak kekurangan baik dari segi sarana prasarana, ketenagaan maupun pembiayaan terutama bagi puskesmas-puskesmas yang berada di daerah terpencil dan tidak menutup kemungkinan juga masih ditemukan pada puskesmas pedesaan yang tersebar di seluruh kabupaten kota di Indonesia. Dari hal tersebut di atas, maka saya membuat tulisan ini sebagai bahan yang mungkin dapat menjadi bahan pertimbangan untuk kita semua dalam mempersiapkan pelaksanaan akreditasi puskesmas. Tulisan ini kami beri judul "Akreditasi Puskesmas dan Ketersediaan Sumber Daya di Puskesmas". Yang kami maksudkan sumber daya disini adalah menyangkut Ketersediaan Sumber Daya Tenaga serta Sumber daya Sarana dan Prasarana di Pu...