MITRA KESMAS

Akreditasi Puskesmas merupakan salah satu upaya perbaikan dan penjaminan mutu yang dilakukan Pemerintah Indonesia. Melalui Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan, Pemertintah telah memberikan arahan yang sangat relevan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) , terutama dalam mendukung tercapainya akreditasi paripurna.  Dalam artikel ini, kami akan membahas langkah-langkah konkret yang harus diambil oleh Puskesmas untuk mencapai tujuan ini. Dalam setiap poin, kami akan memberikan penjelasan lengkap tentang apa yang harus dilakukan. 1. Melaksanakan Manajemen Puskesmas sesuai siklus manajemen yang tercantum dalam Permenkes Nomor 44 tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas Manajemen yang baik adalah landasan dari semua upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Dalam Pedoman Manajemen Puskesmas, terdapat siklus manajemen yang harus diikuti. Siklus ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pe...

Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) merupakan bagian integral dari sistem perawatan kesehatan di banyak negara. Sebagai garda terdepan, puskesmas memberikan layanan kesehatan dasar kepada masyarakat. Bagaimana manajemen puskesmas dapat mengoptimalkan pelayanan dan memastikan kualitasnya? Salah satu jawabannya adalah dengan memanfaatkan data. Berikut ini penjelasan tentang bagaimana data berperan dalam manajemen puskesmas hingga meningkatkan pelayanan kesehatan dan mencipatakn masyarakat yang sehat. Data dalam manajemen puskesmas Peran Data dalam Peningkatan Kualitas Layanan Puskesmas Puskesmas adalah ujung tombak dalam penyediaan perawatan kesehatan dasar, seperti pemeriksaan kesehatan rutin, pengobatan dasar, serta pencegahan penyakit . Untuk memastikan layanan yang berkualitas, manajemen puskesmas perlu mengandalkan data. Data membantu mereka memahami tren kesehatan masyarakat, kebutuhan pasien, serta efektivitas program-program yang telah dijalankan. Sebagai contoh, dengan data...

Struktur organisasi puskesmas dan contoh bagan organisasi puskesmas telah di sebutkan dalam Permenkes Nomo 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat . Hal ini ditujukan untuk dijadikan pedoman bagi setiap daerah dalam membuat struktur organisasi puskesmas di daerahnya masing-masing. Disebutkan bahwa, Organisasi Puskesmas paling sedikit terdiri atas Kepala Puskesmas, Kepala Tata Usaha, dan penanggung jawab upaya/kegiatan Puskesmas . Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, penanggung jawab didukung oleh pelaksana upaya/kegiatan. Kepala Puskesmas menetapkan penanggung jawab dan pelaksana upaya/kegiatan serta uraian tugas dan tanggung jawabnya di Puskesmas, berdasarkan uraian tugas dan tanggung jawab serta kriteria yang ditetapkan dinas kesehatan daerah kabupaten/kota dan hasil kredensial tenaga kesehatan oleh dinas kesehatan daerah kabupaten/kota. Dinas kesehatan daerah kabupaten/kota dalam menetapkan uraian tugas dan tanggung jawab serta kriteria mengacu pada Norma, Stand...

Kepanjangan UKP adalah Upaya Kesehatan Perseorangan, sedangkan kepanjangan UKM adalah Upaya Kesehatan Masyarakat. Hal ini sesuai dengan yang dicantumkan dalam Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Jadi,... UKP adalah singkatan dari Upaya Kesehatan Perseorangan. Sedangkan, UKM adalah singkatan dari Upaya Kesehatan Masyarakat. UKM dan UKP Pengertian UKP dan UKM juga disebutkan disana dalam pasal 1, yaitu sebagai berikut: Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya, Pusk...

Fungsi Puskesmas dalam melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya adalah menyelenggarakan Upaya Kesehatan Masyarakat atau disingkat UKM dan menyelenggarakan Upaya Kesehatan Perorangan atau disingkat UKP. Dalam penyelenggaraan UKM dan UKP di wilayah kerjanya, Puskesmas memiliki wewenag sebagaimana yang diatur dalam Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Wewenang UKM dan UKP Puskesmas sesuai Permenkes 43 Tahun 2019 Adapun wewenang-wewenang tersebut adalah sebagai berikut: Wewenang UKM Puskesmas Wewenagn Puskesmas dalam menyelenggarakan Upaya Kesehatan Masyarkat (UKM) adalah sebagai berikut: menyusun perencanaan kegiatan berdasarkan hasil analisis masalah kesehatan masyarakat dan kebutuhan pelayanan yang diperlukan; melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan; melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan; menggerakkan masyarakat untuk mengiden...

Program Gizi Puskesmas adalah salah satu upaya penting dalam menjaga kesehatan masyarakat. Program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan bantuan dalam hal gizi kepada masyarakat, terutama pada kelompok rentan seperti anak-anak dan ibu hamil. Agar program ini berhasil, puskesmas perlu melakukan manajemen yang baik, dan salah satu pendekatan yang efektif adalah dengan menerapkan siklus PDCA (Plan-Do-Check-Act) . PDCA Gizi Dalam tulisan ini, kita akan menjelaskan bagaimana PDCA dapat diterapkan dalam Program Gizi Puskesmas dengan contoh konkret pada setiap tahap siklus. 1. Plan (Rencana) Tahap pertama dari siklus PDCA adalah merencanakan program dengan matang. Dalam konteks Program Gizi Puskesmas, rencana ini harus mencakup sasaran program, kebijakan gizi yang akan diterapkan, serta alokasi sumber daya seperti anggaran dan tenaga kerja. Contoh : Puskesmas X merencanakan untuk meningkatkan pemahaman tentang gizi di antara ibu hamil dalam wilayahnya. Mereka merencanakan serangkaian ...